Padang – Pemerintah pusat berupaya mempercepat pemulihan pascabencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh dengan mengalokasikan bantuan finansial bagi warga yang rumahnya terdampak banjir dan longsor. Penegasan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Selasa (13/1/2026), di Auditorium Gubernuran.
Fokus utama bantuan adalah meringankan beban masyarakat dengan memberikan dana sesuai tingkat kerusakan rumah. “Untuk kategori rusak ringan, pemerintah menyalurkan bantuan sebesar Rp15 juta per kepala keluarga (KK), rusak sedang Rp30 juta per KK, dan rusak berat Rp60 juta per KK,” ungkapnya, yang juga bertindak sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) Pascabencana Sumatera.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan menjadi garda depan dalam penyaluran bantuan, sementara data penerima akan dikoordinasikan oleh bupati dan walikota di bawah supervisi gubernur. Mendagri menekankan pentingnya kelengkapan administrasi, namun pemerintah telah menyiapkan solusi jika dokumen kependudukan hilang akibat bencana. “Dalam kondisi tertentu, kepala kampung atau kepala desa dapat menandatangani dokumen pertanggungjawaban sebagai pengganti, agar bantuan tidak terhambat,” jelasnya.
Guna mencegah penyalahgunaan data, koordinasi antara bupati dan walikota dengan Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat menjadi kunci verifikasi. “Terobosan ini lahir dari semangat mempercepat penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana, tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas,” tegasnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, melaporkan dampak signifikan bencana hidrometeorologi terhadap perumahan warga. “Data tersebut memberikan gambaran yang sangat jelas mengenai besarnya dampak kerusakan dan kerugian yang terjadi di Sumbar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, tetapi cerminan nyata dari kondisi yang sedang kita hadapi bersama,” ujarnya. Data menunjukkan 6.895 rumah rusak ringan, 2.981 rusak sedang, 5.077 rusak berat, dan 775 rumah hanyut.
Dirinya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan berkolaborasi dalam mempercepat pemulihan pascabencana, baik dalam pembangunan infrastruktur maupun memulihkan rasa aman masyarakat.
Rapat koordinasi ini dihadiri oleh Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto; Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Veronica Tan; Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy; unsur Forkopimda Provinsi Sumbar, para bupati dan wali kota se-Sumbar, kepala pelaksana BPBD kabupaten/kota se-Sumbar, serta kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar.
