Jakarta – Pemerintah Indonesia tengah berupaya keras untuk mewujudkan kemandirian energi melalui optimalisasi kilang dalam negeri, dengan fokus utama pada proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan. Langkah ini diharapkan dapat menekan impor bahan bakar, termasuk solar dan avtur, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam sektor energi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan bahwa impor solar untuk SPBU swasta akan dihentikan mulai tahun 2026. “Mulai tahun ini, saya tidak lagi mengeluarkan izin impor solar. Izin impor solar mulai tahun ini enggak ada lagi,” ujarnya, menegaskan komitmen pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
Bahlil menjelaskan bahwa impor solar yang masih berjalan pada Januari-Februari 2026 merupakan bagian dari kuota impor tahun sebelumnya. Ia juga menuturkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pemaksimalan fungsi Kilang Balikpapan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri. “Kementerian ESDM atas perintah Presiden Prabowo Subianto, karena kita punya kilang sudah ada, kita tidak lagi mengeluarkan impor,” katanya.
Selain solar, pemerintah juga menargetkan penghentian impor avtur pada tahun 2027. Hal ini sejalan dengan strategi yang lebih luas untuk memperkuat ketahanan energi nasional. “Jadi 2027 insya Allah kita tidak lagi melakukan impor avtur. Ke depan, atas perintah Bapak Presiden, kita hanya akan mengimpor crude (bahan baku minyak mentah) saja,” jelas Bahlil, mengindikasikan perubahan signifikan dalam kebijakan impor energi.
Bahlil meyakini bahwa kebijakan ini akan memberikan dampak positif dalam mengurangi tekanan akibat impor energi. Ia menambahkan bahwa langkah ini tidak hanya akan menghemat devisa negara, tetapi juga memperkuat industri pengolahan minyak di dalam negeri. “Kalau ini mampu kita lakukan, maka tekanan-tekanan tambahan akibat impor akan semakin tipis,” pungkasnya.
Presiden Prabowo meresmikan RDMP Kilang Balikpapan pada Senin, 12 Januari 2026, dengan nilai investasi mencapai 7,4 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 123 triliun. Proyek ini dipandang sebagai investasi energi terbesar di Indonesia dan menjadi tonggak penting dalam upaya hilirisasi sektor migas.
Dalam pidatonya, Prabowo menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur energi berskala besar untuk mencapai kemandirian dan kedaulatan energi. Prabowo menyatakan, “Tidak masuk akal suatu negara ingin merdeka kalau masih tergantung pangan dan energi dari luar. Kebutuhan energi harus bisa kita hasilkan sendiri.”
