Padang – Koalisi masyarakat sipil Aceh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera menetapkan status darurat bencana nasional di Pulau Sumatera. Desakan ini muncul setelah banjir dan tanah longsor melanda tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 25 November 2025.
Bencana ini telah melumpuhkan infrastruktur strategis dan menyebabkan ratusan korban jiwa.
Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, juga menyuarakan hal senada. Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini menekankan pentingnya penetapan status darurat bencana nasional mengingat jumlah korban jiwa dan lumpuhnya infrastruktur strategis.
“Empati saja tidak cukup. Pemerintah harus segera bertindak dengan kewenangan tertinggi untuk menetapkan status darurat bencana nasional,” tegas Dini dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 November 2025.
Penetapan status darurat bencana nasional akan memberikan legitimasi politik kepada presiden untuk melakukan audit lingkungan, moratorium izin, hingga penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga merusak lingkungan dan menyebabkan bencana hidrometeorologi.
Dini menambahkan, karakter bencana yang dipicu Siklon Tropis Senyar bersifat lintas wilayah, sehingga memerlukan komando tunggal dari pemerintah pusat. Kerusakan infrastruktur strategis seperti jalur lintas Sumatera berdampak pada mobilitas logistik nasional dan pemulihan ekonomi, yang membutuhkan intervensi APBN.
Namun, hingga saat ini, pemerintah pusat belum menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.
Bencana Masih Setingkat Daerah
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letnan Jenderal TNI Suharyanto, menjelaskan alasan pemerintah belum menetapkan bencana banjir dan longsor di Sumatera sebagai bencana nasional. Menurutnya, bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat masih masuk kategori bencana daerah tingkat provinsi.
Suharyanto menyebutkan, hanya ada dua peristiwa yang ditetapkan sebagai bencana nasional, yaitu pandemi Covid-19 dan tsunami Aceh 2004. “Cuma dua itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak terjadi bencana gempa Palu, gempa NTB kemudian gempa Cianjur (bukan bencana nasional),” ujarnya dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube resmi BNPB, Jumat, 28 November 2025.
Belum Memenuhi Ambang Batas Skala Korban
Suharyanto mengatakan, penetapan status bencana nasional mempertimbangkan skala korban. Situasi bencana di Sumatera saat ini, menurutnya, belum mencapai ambang penetapan status bencana nasional.
Hingga 30 November, jumlah korban jiwa di ketiga provinsi tercatat 442 orang, dengan 402 orang hilang. BNPB mencatat korban terbanyak berada di Sumatera Utara dengan 217 orang tewas dan 209 hilang.
Di Sumatera Barat, 129 orang dilaporkan tewas dan 118 lainnya masih dalam pencarian. Sementara di Aceh, BNPB mencatat 96 korban tewas dan 75 lainnya hilang.
Kondisi di Tiga Wilayah Terdampak Tidak Begitu Mencekam
Suharyanto mengklaim kondisi di lapangan tidak semencekam yang tersebar di media sosial. Ia menyatakan kondisi sudah mulai pulih dan kondusif. Informasi yang beredar di media sosial dinilai menimbulkan kesan krisis dan bencana yang menegangkan.
Menurutnya, kesan mencekam muncul karena warga terisolasi dari jaringan komunikasi. “Memang kemarin kelihatannya mencekam karena berseliweran di media sosial,” ucap Suharyanto.
Ia memastikan situasi di banyak wilayah sudah lebih terkendali ketika hujan sudah berhenti. “Sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli Tengah,” ujarnya. Wilayah lain, lanjutnya, mulai membaik.
