Timika – Pemerintah Indonesia meningkatkan fokus pada penegakan hukum di Papua, menyusul serangkaian insiden yang mengancam keamanan dan ketertiban. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap gangguan keamanan yang menargetkan fasilitas publik dan swasta.
Serangan terhadap pesawat perintis di Bandara Koroway, gangguan terhadap operasional PT Freeport Indonesia, serta ancaman terhadap pekerja layanan publik, telah memicu tindakan tegas dari pemerintah. Prioritas utama adalah menjaga stabilitas dan memastikan aktivitas masyarakat dapat berjalan tanpa hambatan.
Sebagai bagian dari strategi perlindungan yang komprehensif, Bandara Koroway di Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan, kini mendapatkan pengamanan tambahan dari personel TNI-Polri. Bandara ini merupakan jalur vital untuk distribusi logistik dan mobilitas tenaga kesehatan serta pendidikan.
Menurut Menko Polhukam, Djamari Chaniago, pemerintah berkomitmen untuk mencegah kekerasan yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Pada Selasa (17/2), ia menyatakan, “Penguatan pengamanan dilakukan agar peristiwa serupa tidak terulang dan masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman dan tenang.” Pernyataan ini menekankan pendekatan preventif yang diperkuat di Papua, dengan keamanan sebagai fondasi pembangunan.
Aparat keamanan di Timika juga bergerak cepat menanggapi insiden di area operasional PT Freeport Indonesia. Evakuasi korban dilakukan dengan segera, dan pelayanan medis diberikan secara optimal. Pengejaran terhadap pelaku terus dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Kadiv Humas Polri, Johnny Eddizon Isir, menegaskan bahwa perlindungan masyarakat sipil adalah prioritas utama dalam setiap operasi keamanan yang dilakukan.
