Jakarta – Pemerintah memperketat pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa makanan yang didistribusikan aman dan memenuhi standar gizi yang ditetapkan.
Fokus pengawasan meliputi seluruh rantai pasok, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan di dapur mitra, hingga distribusi kepada penerima manfaat. Pemerintah menekankan bahwa keamanan pangan adalah prioritas utama dalam program MBG, mengingat dampaknya langsung terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati, pada Minggu (1/3) menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan keamanan pangan dalam program MBG. “Fokus kami bukan hanya distribusi, tetapi juga keamanan pangan. Bahan baku harus layak, sehat, dan sesuai standar gizi,” ujarnya.
Pemerintah juga akan menindak tegas mitra dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan. Nanik menyatakan bahwa sanksi akan diberikan kepada mitra yang terbukti menggunakan bahan baku yang tidak layak atau tidak memenuhi standar gizi. “Kalau ada mitra SPPG atau dapur MBG yang terbukti melakukan mark-up bahan baku, tentu akan dikenakan sanksi tegas. Bisa berupa peringatan keras, penghentian kerja sama, sampai pemutusan kontrak. Negara tidak boleh dirugikan dan masyarakat tidak boleh dikorbankan,” katanya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengawasi secara ketat penggunaan fasilitas negara dalam program MBG. “Penggunaan fasilitas negara juga harus sesuai aturan, tidak boleh untuk kepentingan pribadi,” tegas Nanik, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program tersebut. Pemerintah berharap dengan pengawasan yang ketat, program MBG dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
