Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya keras untuk mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana hidrometeorologi di Kabupaten Pesisir Selatan. Meskipun menghadapi kendala cuaca dan ketersediaan lahan, target penyelesaian puluhan unit huntara pada 10 Januari menjadi prioritas utama.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pesisir Selatan, Mulyandri, menyatakan bahwa dari 62 unit huntara yang direncanakan, 22 unit telah memasuki tahap konstruksi fisik. Sementara itu, 40 unit lainnya masih menunggu lahan yang memadai. “Kita menargetkan pada 10 Januari mendatang, seluruh pembangunan huntara dapat diselesaikan,” ujarnya saat mendampingi kunjungan Gubernur Sumbar Mahyeldi di Kecamatan IV Nagari Bayang Utara, Kamis (1/1/2026).
Mulyandri mengakui bahwa cuaca menjadi tantangan utama yang memperlambat proses pembangunan. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kendala signifikan yang dapat menghambat penyelesaian proyek secara keseluruhan. Selain huntara, pemerintah juga berencana membangun 94 unit hunian tetap bagi warga terdampak. Jumlah ini lebih besar dari huntara karena sebagian warga memilih mengungsi secara mandiri. “Sebagian warga terdampak memilih mengungsi mandiri, sehingga mereka tidak dibangunkan huntara dan hanya menerima Dana Tunggu Hunian,” jelasnya.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, secara langsung meninjau progres pembangunan huntara. Ia menekankan pentingnya kualitas dan kelayakan hunian, selain mengejar target waktu. “Kita ingin masyarakat segera keluar dari kondisi darurat. Huntara ini harus dibangun dengan baik, aman, dan nyaman,” tegasnya. Mahyeldi juga mengingatkan agar pembangunan huntara memperhatikan kesehatan lingkungan, termasuk sanitasi dan ketersediaan air bersih. Menurutnya, huntara yang tidak memenuhi standar dapat menimbulkan masalah baru di kemudian hari.
Mahyeldi menilai penyediaan huntara sebagai bagian penting dari pemulihan pascabencana. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan instansi terkait agar pembangunan selesai tepat waktu dan tepat sasaran. Peninjauan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai bentuk pengawasan dan koordinasi langsung di lapangan. Pemerintah berharap huntara dapat segera dimanfaatkan warga sambil menunggu realisasi hunian tetap.
