Jakarta – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam memberikan bantuan yang merata dan tepat sasaran kepada wilayah-wilayah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diwujudkan melalui pengalokasian dana sebesar Rp268 miliar untuk mempercepat penanganan dan pemulihan pascabencana.
Dalam rapat koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana DPR, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pemerintah telah mempercepat penyaluran dana darurat sesuai dengan arahan presiden. Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih dan kepala daerah terdampak. “Kami sudah melakukan percepatan penyaluran dana darurat, ini perintah Presiden,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Selasa (30/12/2025).
Purbaya menjelaskan bahwa total dana yang telah dicairkan mencapai Rp268 miliar, yang akan disalurkan ke tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana. Program presiden yang mengalokasikan Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi telah sepenuhnya dicairkan.
Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa BNPB telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember, termasuk Rp650 miliar khusus untuk penanganan bencana di Sumatera. Saat ini, dana siap pakai yang masih tersedia mencapai Rp1,51 triliun. “Sekarang masih ada sisa dana siap pakai Rp1,51 triliun. Jadi kalau hari ini atau besok BNPB mengejar proses administrasinya, besok bisa cair. Uangnya ada, tinggal dipercepat,” jelasnya.
Pemerintah juga menjamin dukungan anggaran untuk pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) bagi korban bencana. Purbaya memastikan bahwa dana akan segera disalurkan setelah proses pembangunan berjalan dan dikoordinasikan melalui BNPB.
