Jakarta – Pemerintah menggelar rapat koordinasi lintas kementerian untuk membahas kelanjutan program makan bergizi gratis (MBG) usai melonjaknya kasus keracunan massal yang bersumber dari menu program tersebut. Dalam rapat yang berlangsung selama tiga jam di kantor Kementerian Kesehatan, Ahad, 28 September 2025, disepakati enam poin penting, termasuk penutupan SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang bermasalah.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang akrab disapa Zulhas, menjelaskan bahwa penutupan SPPG akan dilakukan selama masa evaluasi dan investigasi. Selain itu, pemerintah juga akan mengevaluasi kedisiplinan, kualitas, dan kemampuan seluruh juru masak yang bekerja untuk SPPG. Seluruh SPPG diwajibkan melakukan sterilisasi alat makan serta memperbaiki proses sanitasi, khususnya kualitas dan alur limbah.
Hingga September 2025, program MBG telah menyebabkan lebih dari 6.000 siswa keracunan. Kasus terbaru dan terbesar terjadi di Kabupaten Bandung Barat dengan 1.309 korban.
Presiden Prabowo Subianto, yang menginstruksikan rapat ini, sebelumnya menyebut insiden keracunan MBG sebagai masalah besar dan mengakui adanya kekurangan dalam pelaksanaan program prioritas tersebut. Namun, ia mengingatkan agar kasus keracunan ini tidak dipolitisasi, sebab memberikan makan puluhan juta anak tentu memiliki tantangan. Menurutnya, tujuan MBG adalah untuk anak-anak yang seringkali sulit makan, bahkan hanya nasi dengan garam.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga menginstruksikan seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan untuk terlibat aktif mengawasi program ini tanpa saling menunggu. Seluruh dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai pengakuan tertulis dari dinas kesehatan atas pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan higienis.
Poin kesepakatan terakhir adalah pemberdayaan layanan kesehatan. Pemerintah akan memanfaatkan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk secara rutin memantau SPPG. Zulhas menegaskan, Puskesmas dan UKS diinstruksikan untuk ikut secara aktif dalam pemantauan tersebut.
Rapat koordinasi ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq.
