Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia tengah mempertimbangkan implementasi skema Public Service Obligation (PSO) sebagai solusi untuk menstabilkan harga tiket pesawat, khususnya di wilayah kepulauan dan terpencil. Langkah ini diharapkan dapat menjaga keberlangsungan rute penerbangan yang secara komersial kurang menguntungkan.
Pada hari Senin, seorang pengamat penerbangan, Teguh, menyampaikan bahwa stimulus musiman yang selama ini diterapkan hanya bersifat sementara. Ia menyerukan adanya reformasi yang komprehensif dalam industri penerbangan.
Menurutnya, reformasi tersebut harus mencakup berbagai aspek, termasuk efisiensi biaya operasional maskapai, peninjauan harga avtur, pajak, biaya bandara, serta penguatan armada nasional dan manajemen bandara.
Teguh berpendapat bahwa penerapan skema PSO sangat relevan untuk transportasi udara, terutama di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. “PSO terbukti efektif di sektor kereta api dan angkutan perintis,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jika dikelola dengan tepat, transparan, dan tepat sasaran, PSO udara dapat menjamin keterjangkauan harga tiket pesawat. Selain itu, PSO juga dapat mempertahankan rute-rute yang kurang menguntungkan secara komersial, serta membantu maskapai untuk tetap beroperasi.
Dengan pendekatan yang tepat, Teguh meyakini bahwa PSO memiliki potensi untuk menghidupkan kembali industri penerbangan, meningkatkan tingkat keterisian penumpang (load factor), dan memperkuat pemerataan pembangunan nasional.
