Pariaman – Pemerintah Kota Pariaman tengah menyusun strategi pemulihan komprehensif pasca-bencana hidrometeorologi yang menerjang wilayah tersebut. Dalam rapat koordinasi yang diadakan di auditorium gubernuran pada Kamis (8/1), fokus utama adalah finalisasi Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) Hidrometeorologi Sumatera Barat.
Walikota Yota Balad menyampaikan bahwa estimasi kebutuhan dana untuk penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp 589 miliar. “Berdasarkan hasil verifikasi lapangan lintas OPD, total nilai kerusakan akibat bencana tersebut mencapai Rp497 miliar,” ujarnya. Angka ini mencakup kerusakan pada sektor perumahan sekitar Rp6,8 miliar, infrastruktur Rp452 miliar, ekonomi Rp17,6 miliar, sosial Rp12,6 miliar, dan lintas sektor sekitar Rp7,9 miliar. Kerusakan ini mencerminkan biaya yang diperlukan untuk memulihkan kondisi fisik seperti sedia kala.
Selain kerusakan fisik, kerugian ekonomi akibat bencana diperkirakan mencapai Rp499 miliar. Hal ini disebabkan oleh terganggunya aktivitas sosial ekonomi masyarakat, termasuk hilangnya pendapatan sektor UMKM dan perdagangan, sektor pertanian dan perikanan, gangguan layanan publik dan pendidikan, layanan kesehatan, serta sektor pariwisata.
Kebutuhan dana R3P sebesar Rp589 miliar akan difokuskan pada perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat yang terdampak bencana, serta relokasi rumah yang berada di daerah sepanjang aliran sungai. Pemulihan sektor infrastruktur akan dilakukan bertahap, dengan prioritas pada rehabilitasi dan rekonstruksi prasarana untuk pelayanan transportasi, penyediaan air minum, sumber daya air, dan irigasi. Pemulihan sektor ekonomi akan dilaksanakan secara langsung melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi, termasuk pemulihan usaha masyarakat untuk mengembalikan kegiatan ekonomi dan kapasitas produksi, serta sub sektor pariwisata.
Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025 lalu berdampak pada sekitar 7.661 jiwa yang tersebar di empat kecamatan. Pendataan menunjukkan total rumah yang terdampak atau terendam sebanyak 2.377 unit, dengan kerusakan rumah tercatat sebanyak 45 unit dan relokasi rumah sebanyak 10 unit. “Selain permukiman, bencana juga mengakibatkan kerusakan berbagai infrastruktur vital diantaranya, infrastruktur transportasi seperti 13 ruas jalan, 4 unit jembatan, 15 unit fasilitas keselamatan jalan, 6 unit drainase jalan dan 2 unit transportasi laut,” kata Yota Balad.
Kerusakan juga meluas ke gedung pemerintahan, fasilitas pendidikan, kesehatan, pariwisata, perdagangan, rumah ibadah, irigasi, drainase, sistem penyediaan air bersih, serta ratusan hektare lahan pertanian dan perikanan. Pemerintah Kota Pariaman berkomitmen untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dan provinsi dalam penanganan pascabencana, khususnya memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sestama BNPB, Rustian, menekankan pentingnya finalisasi dokumen R3P sebagai dasar percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terencana, terintegrasi, dan akuntabel. Ia menyatakan bahwa data yang valid menjadi kunci agar bantuan, relokasi warga, hingga perbaikan infrastruktur tepat sasaran. “BNPB siap mensupport dukungan rehab-rekon bagi daerah terdampak ke kementerian terkait,” ujarnya.
Sekdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa R3P disusun dengan semangat “Sumbar Bangkit Menuju Ketangguhan Bencana” melalui pendekatan Build Back Better, Safer, and Sustainable, sebagai instrumen strategis yang menyatukan langkah pemerintah pusat hingga daerah. Ia berharap, “Melalui finalisasi dokumen R3P ini, kita optimistis proses pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat, terarah, dan terukur. Sehingga Sumatera Barat tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi wilayah yang lebih tangguh dan aman bencana di masa depan.”
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Pariaman turut menandatangani komitmen “Sumbar Bangkit” bersama 12 bupati dan wali kota daerah terdampak, sebagai wujud kesepahaman percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
