Jakarta – Universitas Paramadina dan Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menggelar diskusi publik untuk merespons kondisi sosial-politik terkini di Indonesia, Minggu (31/8/2025).
Diskusi bertajuk “Menyalakan Lilin di Kegelapan: Refleksi dan Keprihatinan Bersama Masyarakat Sipil” ini menyoroti berbagai isu krusial, mulai dari degradasi kelembagaan hingga represi terhadap kebebasan berekspresi.
Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menyoroti kerusakan kelembagaan yang masif sejak era Presiden Jokowi.
“Kerusakan kelembagaan sudah masif, perbaikan harus dimulai dari kepemimpinan politik. Reformasi yang sejati nyaris tidak lagi terlihat,” tegas Didik.
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menekankan urgensi kerja sama berbagai pihak untuk melawan disinformasi yang memperkeruh keadaan.
“Jangan sampai anak bangsa dikorbankan hanya demi mempertahankan kepentingan sempit,” ujar Fahmi.
Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, Wijayanto, menilai demokrasi di Indonesia semakin menjauh dari cita-cita reformasi.
“Elite semakin jauh dari publik. Kita melihat contoh buruk di eksekutif, mulai dari wakil menteri yang merangkap jabatan hingga kabinet yang gemuk,” kata Wijayanto.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam, menyerukan agar elite politik menjaga sensitivitas dan mempertimbangkan aspirasi akar rumput dalam setiap kebijakan.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Herlambang P. Wiratraman, menyoroti maraknya kekerasan aparat dan pelanggaran HAM di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Direktur Eksekutif PUSKAPOL Univesitas Indonesia, Hurriyah, melihat aksi massa belakangan ini sebagai respons terhadap lemahnya lembaga politik dalam menyerap aspirasi rakyat.
Pemikir kebhinekaan, Sukidi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kepemimpinan nasional yang responsif dan mengurai akar ketidakadilan.
Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina periode 2023-2025, Afiq Naufal, mengecam aparat negara yang dianggap telah kehilangan legitimasi publik.
Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina 2025-2026, Hudan Lil Muttaqin, menekankan pentingnya suara kaum intelektual untuk menyatakan sikap kritis.
Direktur KONDISI, Damar Juniarto, menyerukan agar pemerintah merangkul rakyat dan menyusun tuntutan bersama, bukan meredam kemarahan dengan kekerasan.
Dosen FISIPOL Universitas Gajah Mada, Abdul G. Karim, mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati memilah informasi dan menghindari kekerasan.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden S. Arum, menyoroti semakin represifnya ruang digital yang seharusnya menjadi wadah kebebasan berekspresi.Jakarta – Universitas Paramadina dan LP3ES menggelar diskusi publik untuk merespons kondisi sosial-politik Indonesia. Diskusi daring bertajuk “Menyalakan Lilin di Kegelapan” ini menyoroti berbagai persoalan bangsa.
Rektor Universitas Paramadina, Didik J. Rachbini, menyoroti degradasi kelembagaan sejak era Presiden Jokowi. Ia juga menyinggung masuknya figur bermasalah dalam kabinet.
“Kerusakan kelembagaan sudah masif, perbaikan harus dimulai dari kepemimpinan politik,” tegas Didik dalam sambutannya, Minggu (31/8/2025).
Direktur Eksekutif LP3ES, Fahmi Wibawa, menekankan pentingnya kerja sama berbagai pihak. Tujuannya, menghadapi disinformasi yang memperkeruh keadaan.
LP3ES kembali mengingatkan tentang gagasan Reformasi Jilid 2. Gagasan ini didorong sejak awal 2025 untuk memperbaiki kualitas demokrasi.
Wijayanto, Direktur Center Media dan Demokrasi LP3ES, menilai demokrasi Indonesia semakin menjauh dari cita-cita reformasi. Ia menyoroti elite yang semakin jauh dari publik.
Ahmad Khoirul Umam, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menyebut situasi nasional saat ini sebagai wake-up call. Ia menekankan pentingnya menjaga sensitivitas elite.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Herlambang P. Wiratraman, menegaskan bahwa praktik politik saat ini mengabaikan suara publik. Ia menyoroti maraknya kekerasan aparat yang kerap berakhir dengan impunitas.
Direktur Eksekutif PUSKAPOL Univesitas Indonesia, Hurriyah, melihat aksi massa sebagai respons terhadap lemahnya lembaga politik. Ia mengkritik strategi pemerintah yang represif.
Pemikir kebhinekaan, Sukidi, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan kepemimpinan yang responsif. Ia menekankan keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi.
Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Afiq Naufal, mengecam aparat negara yang dianggap kehilangan legitimasi. Ia menilai demonstrasi rakyat bukan sekadar isu politik.
Hudan Lil Muttaqin, Sekjen Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, menegaskan pentingnya suara kaum intelektual. Ia menyoroti framing anarkisme yang kerap dilekatkan pada masyarakat.
Direktur KONDISI, Damar Juniarto, menyerukan agar pemerintah merangkul rakyat. Ia menilai kemarahan publik adalah wujud rasa tidak didengar.
Dosen FISIPOL Universitas Gajah Mada, Abdul G. Karim, menilai fenomena ini terkait dengan penataan ulang relasi elit nasional. Ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati memilah informasi.
Direktur Eksekutif SAFEnet, Nenden S. Arum, menyoroti represifnya ruang digital. Ia menuturkan adanya pemblokiran akun, kriminalisasi aktivis, hingga gangguan akses internet.
