Padang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang memberikan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Padang terkait pengelolaan kawasan wisata Pantai Padang. Sorotan ini muncul setelah banyaknya keluhan dari masyarakat di media sosial mengenai praktik pungutan liar (pungli) parkir dan harga makanan yang dinilai tidak masuk akal.
Muharlion, Ketua DPRD Kota Padang, pada Rabu (21/1/2026), menyampaikan kekecewaannya atas munculnya seruan dari warganet untuk memboikot Pantai Padang. “Ini tidak boleh terjadi. Jika netizen memasukkan Pantai Padang ke dalam daftar blacklist wisata, tentu akan sangat merugikan industri pariwisata kita,” tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, DPRD Kota Padang mendesak Pemko Padang untuk segera mengambil tindakan tegas. Salah satu langkah yang disarankan adalah mengoptimalkan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan. Muharlion menekankan bahwa penambahan personel Satpol PP, termasuk dari tenaga outsourcing, seharusnya dapat mencegah terjadinya kebocoran pengawasan.
Lebih lanjut, Muharlion menyoroti praktik parkir liar yang kerap memaksa pengunjung membayar di muka dengan tarif yang tidak wajar. Ia menyatakan bahwa Pemko Padang memiliki dasar hukum yang kuat untuk menindak tegas juru parkir (jukir) liar. “Aturannya sudah ada, pungutan liar dapat dijerat dengan pasal dan perda. Yang dituntut sekarang adalah kemauan Pemko dalam mengimplementasikannya,” ujarnya.
Selain masalah parkir, praktik “getok harga” oleh oknum Pedagang Kaki Lima (PKL) juga menjadi perhatian serius. DPRD Kota Padang meminta agar Pemko Padang melakukan pembinaan yang serius terhadap para pedagang agar tidak menaikkan harga semena-mena, yang dapat merusak citra keramahan warga Padang.
Muharlion mengingatkan bahwa kenyamanan pengunjung adalah faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan ekonomi pariwisata. Ia menekankan bahwa wisatawan menginginkan tempat yang bersih, tarif parkir yang wajar, fasilitas yang layak, serta jaminan keamanan.
Di akhir pernyataannya, Muharlion mendesak pengelolaan pariwisata yang lebih profesional dan berkelanjutan. Ia khawatir Pantai Padang akan kehilangan daya tariknya bukan karena faktor alam, melainkan karena kegagalan pemerintah dalam memenuhi harapan masyarakat. “Kami minta Satpol PP dimaksimalkan agar tidak muncul citra negatif,” pungkasnya.
