Padang – Pemerintah Kota Padang menargetkan predikat “Sangat Baik Sekali” atau AA dalam lima tahun ke depan, setelah memperoleh nilai 85,92 dengan predikat A- (Sangat Baik) pada evaluasi Kementerian PANRB tahun 2024. Perolehan ini merupakan peningkatan signifikan dari tahun sebelumnya yang hanya 73,60 dengan predikat BB (Baik Sekali).
Wali Kota Padang Fadly Amran menyatakan bahwa pencapaian ini adalah yang terbaik di Sumatera Barat. Ia menekankan, untuk meraih target tersebut, peningkatan integritas dan kualitas pelayanan publik menjadi kunci utama. Pemerintah kota akan menyiapkan beberapa indikator penting, termasuk Survei Penilaian Integritas (SPI), penerapan standar integritas, serta upaya penyederhanaan layanan. “Kita ingin menjadikan Padang sebagai kota yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini adalah esensi dari visi Padang Amanah,” tegas Fadly saat Workshop Reformasi Birokrasi 2025 di Ruang Abu Bakar Jaar, Balai Kota Aiepacah, Rabu (25/6/2025).
Fadly menambahkan, predikat AA hanya dapat dicapai melalui kerja nyata yang didasari kajian teknis dan perencanaan matang. Selain itu, reformasi birokrasi harus selaras dengan visi dan misi Pemko Padang, khususnya dalam menciptakan akses layanan yang lebih mudah bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Fadly menggarisbawahi pentingnya perubahan budaya kerja aparatur sipil negara (ASN). Ia berpendapat bahwa reformasi birokrasi tidak hanya mencakup struktur dan sistem, tetapi juga perilaku harian ASN. Fadly mencontohkan, masih banyak kantor yang belum mengelola sampah dengan baik atau melakukan pemilahan. “Budaya kerja seperti 3S (Senyum, Sapa, Salam) juga belum dijalankan secara konsisten. Padahal, ini adalah wajah pelayanan publik kita,” ujarnya. Ia berharap birokrasi di Kota Padang dapat membangun iklim kerja kekeluargaan, bukan sekadar menjalankan prosedur administratif.
Sementara itu, Plt Kepala Bagian Organisasi Setko Padang Roby Alfian menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Pemko Padang dalam mempercepat implementasi reformasi birokrasi dan memperkuat pemahaman pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kebijakan nasional. “Kami menghadirkan Akhmad Hasmy, Asisten Deputi KemenPAN-RB, sebagai narasumber,” jelas Roby.
