Padang – Pemerintah Kota Padang tengah mengintensifkan upaya pemulihan infrastruktur pengairan pasca-bencana hidrometeorologi, dengan fokus utama pada normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap krisis air bersih yang melanda sejumlah wilayah.
Fadly Amran, Wali Kota Padang, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menanggulangi dampak bencana tersebut. Penegasan ini disampaikan saat meninjau langsung perkembangan proyek infrastruktur pengairan di Daerah Irigasi (DI) Koto Tuo dan DI Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, pada Selasa, 27 Januari 2026.
Pembangunan intake sementara menjadi prioritas utama untuk memastikan ketersediaan air bagi permukiman dan lahan pertanian warga, terutama di tengah musim kekeringan pascabencana. “Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, UPTD Balai SDA Wilayah Utara, serta partisipasi masyarakat, kita akan membangun intake sementara agar air segera mengaliri lahan pertanian dan permukiman warga,” ungkapnya.
Menanggapi keluhan warga terkait sumur yang mengering, Pemko Padang telah menyiapkan serangkaian langkah penanganan. Distribusi air bersih secara rutin menggunakan mobil tangki PDAM dan penyediaan hidran umum di lokasi-lokasi terdampak menjadi bagian dari upaya tersebut. “Untuk upaya lanjutan, kita merencanakan pembangunan ratusan sumur bor komunal di fasilitas publik seperti masjid dan musala,” jelasnya lebih lanjut.
Dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemko Padang berencana membangun infrastruktur permanen seperti sabo dam, cek dam, serta melakukan normalisasi hulu sungai. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi risiko bencana berulang di masa mendatang.
Pemerintah Kota Padang telah mengusulkan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp3,6 triliun kepada Pemerintah Pusat. Dana tersebut akan dialokasikan untuk memulihkan sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sektor-sektor lain yang terdampak bencana. “Semoga dapat segera direalisasikan sehingga pemulihan berjalan optimal,” harapnya.
Tri Hadiyanto, Kepala Dinas PUPR Kota Padang, menjelaskan bahwa langkah-langkah darurat yang telah diambil meliputi normalisasi sungai, pemasangan bronjong di titik-titik rawan, penyediaan hidran umum, pembangunan sumur bor, serta optimalisasi jaringan irigasi. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan resapan dan debit air sumur warga.
“Untuk di DI Koto Tuo ini, setelah saluran kanan dinyatakan aman, pengerjaan dilanjutkan ke saluran kiri dengan sistem pompanisasi berkapasitas 500 liter per detik. Sementara di DI Lubuk Minturun, akan dilakukan pembangunan intake sementara dan pembersihan saluran,” pungkasnya.
