Padang – Pemerintah Kota Padang bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Komando Resor Militer (Korem) 032/Wirabraja menyelaraskan langkah strategis dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan menghadapi potensi gempa bumi dan tsunami. Komitmen ini disepakati dalam Rapat Koordinasi Kebencanaan Latgulbencal Gempa dan Tsunami yang digelar di Aula Abu Bakar Jaar, Kantor Wali Kota Padang pada Selasa, 24 Juni 2025.
Pemerintah kota menunjukkan keseriusannya dengan memperkuat jalur evakuasi dan infrastruktur pendukung. Hingga saat ini, sebanyak 700 rambu evakuasi telah terpasang di berbagai titik rawan bencana demi keselamatan warga. Wali Kota Padang, Fadly Amran, menekankan urgensi kesiapan infrastruktur untuk mewujudkan Padang sebagai kota yang sehat dan tangguh bencana. Ia menyebutkan, anggaran awal sebesar Rp500 juta telah disiapkan untuk perbaikan jalur evakuasi dan mendukung pelaksanaan simulasi kebencanaan.
Fokus utama diarahkan pada jalur evakuasi serta fasilitas penunjang seperti jalan dan jembatan. Menurut Fadly, keberadaan rambu tidak akan berfungsi optimal tanpa infrastruktur pendukung yang memadai. “Rambu-rambu harus diiringi dengan jalur yang bisa dilalui. Jalan dan jembatan juga harus menjadi perhatian,” ungkapnya.
Simulasi kebencanaan berskala besar akan dilaksanakan dalam waktu dekat, meskipun tanggal pastinya belum ditetapkan. Menyikapi hal tersebut, BPBD Kota Padang tengah gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar kegiatan ini tidak menimbulkan kepanikan.
Hendri Zulviton, dari BPBD Kota Padang, menegaskan bahwa Kota Padang berada di wilayah rawan gempa dan tsunami, sehingga pembangunan sistem peringatan dini dan sarana evakuasi menjadi suatu keharusan. “Kita sudah punya sekitar 700 rambu, 25 safe zone, dan tiga sel aktif untuk perlindungan masyarakat,” terangnya.
Sementara itu, Machfud Daeng Nyonri dari Korem 032/Wirabraja, turut mengingatkan pentingnya edukasi berkelanjutan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa lingkungan sekitar sangat rentan dan masyarakat harus memahami risiko tersebut, serta semua pihak harus bersinergi dalam memberikan pemahaman.
Rapat koordinasi ini menjadi langkah strategis untuk menyamakan persepsi antarinstansi dan merumuskan strategi konkret guna memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya di wilayah pesisir yang teridentifikasi sebagai zona merah.
