Parikmalintang – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah berfokus pada pemulihan infrastruktur air bersih pascabencana, dengan dukungan dana sebesar Rp133 miliar dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Sumatera Barat. Alokasi dana ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan layanan dasar bagi masyarakat yang terdampak.
Pada pertemuan yang berlangsung Senin (29/12/2025), Bupati Padang Pariaman, John Kenedy Azis, menyambut baik kunjungan Kepala BPBPK Sumatera Barat, Maria Doeni Isa, beserta jajaran. Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Wakil Bupati Rahmat Hidayat, Sekretaris Daerah Rudy Repenaldi Rilis, sejumlah Kepala Perangkat Daerah, serta Direktur PDAM.
John Kenedy Azis menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan oleh BPBPK Sumatera Barat. “Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama dalam masa transisi pascabencana,” ujarnya, seraya menekankan pentingnya dukungan ini bagi masyarakat Padang Pariaman.
Audiensi ini, menurut John Kenedy Azis, menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pembangunan infrastruktur permukiman dan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) pascabencana. “Atas nama pemerintah kabupaten, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BPBPK Sumatera Barat atas perhatian dan dukungan yang telah diberikan,” tambahnya.
Dana Rp133 miliar ini merupakan bagian dari total pengajuan anggaran sebesar Rp277 miliar yang diajukan oleh pemerintah daerah melalui PDAM. Dana tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan mendesak terkait layanan air bersih bagi masyarakat. John Kenedy Azis menegaskan, “Anggaran Rp133 miliar bukan angka yang kecil bagi Padang Pariaman. Kami berharap anggaran ini benar-benar dapat terealisasi sesuai peruntukannya dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.”
Lebih lanjut, John Kenedy Azis menjelaskan bahwa sisa anggaran sekitar Rp143 miliar direncanakan untuk penguatan infrastruktur jangka panjang dan diharapkan dapat direalisasikan pada akhir tahun 2026 atau 2027.
Maria Doeni Isa menyatakan bahwa dukungan ini merupakan komitmen pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dalam memastikan pemulihan layanan dasar masyarakat pascabencana berjalan cepat dan tepat sasaran. “Bantuan yang kami salurkan adalah respon atas kebutuhan mendesak masyarakat pascabencana, terutama terkait ketersediaan air bersih. Kami ingin memastikan bahwa layanan SPAM dapat kembali berfungsi optimal sehingga aktivitas masyarakat dapat segera pulih,” ungkapnya.
Maria Doeni Isa menambahkan bahwa Padang Pariaman menjadi salah satu daerah prioritas penanganan karena terdampak signifikan, terutama pada sektor infrastruktur air minum dan permukiman.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta mempercepat pemulihan daerah menuju Padang Pariaman yang tangguh dan berkelanjutan.
