Pariaman – Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menanggapi pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
Tanggapan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD di Pariaman, Jumat (29/8/2025).
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, menegaskan masukan dari DPRD akan menjadi bahan penting dalam penyempurnaan anggaran daerah.
“Masukan dari DPRD merupakan bahan evaluasi bersama yang akan memperkuat rancangan perubahan APBD ini,” ujar Rahmat Hidayat.
Pemerintah berkomitmen mengelola APBD secara transparan, akuntabel, efisien, dan berpihak kepada rakyat.
Rahmat Hidayat mengapresiasi seluruh fraksi DPRD yang telah menyampaikan pandangan umum.
Berikut poin-poin penting yang ditanggapi pemerintah daerah:
Fraksi PAN: Pemerintah sependapat dengan optimalisasi PAD tanpa membebani masyarakat.
Fraksi Gerindra: Pemerintah mendukung efisiensi belanja dan memprioritaskan program yang berdampak langsung pada masyarakat.
Fraksi PKB: Pemerintah menekankan transparansi dan keadilan dalam penyusunan APBD.
Fraksi NasDem: Kenaikan belanja modal diarahkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Fraksi Golkar: Pemerintah menekankan penyesuaian target PAD dan perbaikan infrastruktur.
Fraksi Demokrat: Penyesuaian belanja infrastruktur akibat kebijakan pusat.
Fraksi PKS: Pemerintah mendukung selektivitas prioritas belanja dan pengembangan PDAM.
Fraksi PPP: Pemerintah sepakat memperkuat program pro-rakyat di sektor pendidikan, kesehatan, pertanian, UMKM, serta penguatan data kemiskinan.
Rahmat Hidayat berharap pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2025 berjalan lancar dan menghasilkan keputusan terbaik untuk masyarakat Padang Pariaman.
