Padang – Pemerintah Kota Padang kini memasuki babak baru dalam penanganan pascabencana dengan fokus utama pada pemulihan, setelah secara resmi mengakhiri masa Tanggap Darurat Bencana pada Selasa (23/12/2025). Peralihan fokus ini diumumkan setelah digelarnya Rapat Koordinasi Evaluasi Akhir Masa Tanggap Darurat Bencana yang melibatkan berbagai pihak dari tingkat pemerintahan yang berbeda.
Rapat yang berlangsung secara daring pada Senin (22/12/2025), dihadiri oleh representasi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Agenda utama rapat adalah mengevaluasi efektivitas respons darurat dan merumuskan strategi untuk fase pemulihan yang berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengintensifkan upaya pemulihan, meskipun status tanggap darurat telah dicabut. “Sebelas korban lainnya telah berhasil ditemukan,” ujarnya saat mengikuti rapat dari Rumah Dinas Walikota Padang, menekankan bahwa pencarian dan evakuasi korban tetap menjadi prioritas utama.
Meskipun demikian, pencarian terhadap dua korban yang masih dinyatakan hilang telah dihentikan pada Senin (22/12/2025), setelah melalui proses musyawarah dan kesepakatan dengan pihak keluarga. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi lapangan dan harapan keluarga korban.
Data terbaru menunjukkan bahwa 658 Kepala Keluarga (KK) masih mengungsi akibat dampak bencana. Dari jumlah tersebut, 93 KK (365 jiwa) ditempatkan di Hunian Sementara (Huntara) yang disediakan pemerintah, sementara sisanya memilih untuk tinggal di hunian sementara mandiri, baik di rumah keluarga maupun menyewa tempat tinggal. Pemerintah Kota Padang berjanji akan segera menyalurkan dana tunggu hunian kepada para pengungsi mandiri.
Sebagai langkah antisipasi jangka panjang, Pemerintah Kota Padang telah menyiapkan lahan seluas 3 hektare di dua lokasi strategis, yaitu di belakang Pasar Simpang Haru dan Bumi Perkemahan, untuk pembangunan hunian tetap bagi para pengungsi. Maigus berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan finansial untuk merealisasikan pembangunan hunian tetap tersebut, sebagai wujud komitmen bersama dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.
Bencana tersebut telah menyebabkan kerusakan signifikan pada berbagai sektor. Kerusakan irigasi mengakibatkan 4.140 hektare sawah tidak dapat diolah, mengancam ketahanan pangan daerah. Selain itu, sembilan jembatan mengalami kerusakan dan beberapa sekolah mengalami kerusakan berat, mengganggu aktivitas pendidikan.
