Padang – Pemerintah Kota Padang tengah berupaya keras meningkatkan pendapatan daerah guna merealisasikan ambisi pembangunan kota. Hal ini mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Tahun 2027, yang berlangsung di Aula Gedung Bagindo Aziz Chan, Balai Kota Padang, Aie Pacah, Senin (2/3/2025).
Dalam forum tersebut, Pemerintah Kota Padang menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak terkait untuk mewujudkan visi Kota Padang sebagai kota pintar dan kota sehat. “Dua indikator utama ini tidak cukup hanya menjadi slogan. Kita harus menetapkan standar yang tinggi, terukur, dan memiliki roadmap yang jelas,” ujarnya, menyoroti perlunya tindakan nyata.
Sebagai wujud komitmen terhadap visi kota pintar, alokasi anggaran untuk program unggulan mengalami peningkatan signifikan. Anggaran program unggulan naik menjadi Rp365,14 miliar pada 2026, dari Rp265,01 miliar pada tahun 2025, atau meningkat sebesar Rp100,12 miliar. “Tahun 2025 merupakan fase pondasi utama dalam mewujudkan visi kejayaan Kota Padang, 2026 tahap penguatan, dan tahun 2027 menjadi momentum pembuktian visi besar pembangunan Kota Padang yang ingin menjadi kota pintar dan kota sehat,” jelasnya, menggambarkan tahapan strategis yang telah direncanakan.
Pembangunan kota pintar dan kota sehat, menurutnya, juga harus didukung oleh pencapaian indikator makro pembangunan daerah. Indikator tersebut meliputi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pengeluaran per kapita.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang menekankan pentingnya fondasi fiskal yang kokoh untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Padang sebagai kota juara. “Seluruh OPD harus berkolaborasi, menggali potensi, dan mendorong optimalisasi pendapatan di sektor masing-masing,” katanya, menyerukan sinergi antar organisasi perangkat daerah. Ia menambahkan bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2026 telah ditetapkan lebih dari Rp1 triliun, dan target tersebut harus meningkat pada tahun 2027. “Karena tanpa peningkatan pendapatan, berbagai program unggulan Wali Kota tidak akan dapat berjalan secara optimal,” tegasnya, menyoroti keterkaitan antara pendapatan daerah dan keberhasilan program.
Forum konsultasi publik ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat, Bappeda Sumbar, akademisi, pemangku kepentingan, serta asisten dan pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
