Jakarta – Kepala Ekonom PT Bank Central Asia (BCA) David Sumual menekankan perlunya upaya ekstra agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai target 6 persen. Penilaian ini disampaikan David menanggapi optimisme Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengenai proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang ambisius.
David menjelaskan, untuk merealisasikan pertumbuhan ekonomi 6 persen, angka investasi perlu ditingkatkan signifikan. Ia menilai, investasi saat ini yang menyumbang sekitar 30 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) harus naik hingga 40 persen dari PDB.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi 29,09 persen terhadap PDB triwulan III 2025 yang mencapai Rp 6.060 triliun. Pada periode tersebut, pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,04 persen secara tahunan.
Selain peningkatan investasi, David menilai efisiensi dan produktivitas harus ditingkatkan. Ia menyarankan agar Incremental Capital Output Ratio (ICOR), indikator efisiensi investasi, diturunkan dari sekitar 6 menjadi minimal 4.
Untuk mendongkrak investasi dan produktivitas, David menuturkan bahwa hambatan struktural harus segera dibenahi. Kendala tersebut meliputi masalah perizinan, ketersediaan tenaga kerja terampil, kepastian hukum, dan birokrasi yang lebih efisien. Belanja pemerintah juga perlu dipercepat dan diperkuat sejak kuartal pertama.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bakal mencapai 6 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini melampaui target pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang sebesar 5,4 persen.
Purbaya menjelaskan, untuk mencapai target 6 persen, pemerintah akan mempercepat belanja di awal tahun. Selain itu, pemerintah terus melakukan sinkronisasi kebijakan antara fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia.
“Tahun 2026 seharusnya pertumbuhan 6 persen, seperti yang saya bilang sebelum-sebelumnya, tidak terlalu sulit untuk dicapai,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Rabu, 31 Desember 2025.
