Jakarta – Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia (Garda Indonesia) menggelar demonstrasi besar di depan gerbang utama DPR, Jakarta, Rabu, 17 September 2025. Aksi ini, yang bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional, menyuarakan enam tuntutan utama serta kritik keras terhadap Menteri Perhubungan terkait kebijakan yang dinilai merugikan pengemudi ojek online.
Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyatakan aksi ini adalah momentum untuk mendesak pemerintah dan DPR agar segera menanggapi persoalan mendasar yang dihadapi ribuan pengemudi daring di seluruh Indonesia.
Salah satu tuntutan utama adalah mendesak agar Rancangan Undang-Undang Transportasi Online segera masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2026. Apabila tidak memungkinkan, Garda Indonesia meminta Presiden menerbitkan peraturan presiden sebagai landasan hukum bagi transportasi daring.
Garda juga menuntut penurunan skema bagi hasil antara pengemudi dan aplikator. Igun Wicaksono menegaskan, porsi bagi hasil saat ini yang mencapai 20 persen untuk aplikator sangat memberatkan. “Kami minta diturunkan jadi 10 persen,” ujarnya di lokasi demonstrasi.
Selain itu, pemerintah diminta segera mengatur tarif jasa antar makanan dan barang yang hingga kini belum memiliki regulasi resmi. Ketiadaan aturan ini disebut menyebabkan persaingan tidak sehat dan merugikan pengemudi.
Tuntutan lain adalah desakan untuk melakukan audit investigatif terhadap potongan lima persen yang diberlakukan perusahaan aplikasi sejak 2022. Menurut Igun, aturan sebenarnya mewajibkan audit enam bulanan yang dilaporkan kepada Kementerian Perhubungan, namun hal ini tidak transparan.
Asosiasi juga menolak berbagai program perusahaan aplikasi yang dinilai merugikan pengemudi, seperti program ‘aceng’, ‘slot’, ‘multi order’, dan ‘member berbayar’. Program-program ini dituding mengurangi pendapatan dan kebebasan pengemudi.
Terakhir, Garda Indonesia menuntut pengusutan tuntas tragedi 28 Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi Affan Kurniawan. “Kami minta Kapolri mengusut sampai tuntas,” tegas Igun, menuntut keadilan bagi rekan sejawat mereka.
Secara terpisah, Igun juga melontarkan kritik keras kepada Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi. Ia menuding Dudy lebih memilih mendukung perusahaan aplikasi transportasi online dan bahkan menjadi juru bicara aplikator untuk menolak aspirasi pengemudi ojol.
Garda menilai telah terjadi ‘vendor driven policy’, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan diduga telah dikendalikan oleh kepentingan perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, bukan berpihak kepada pengemudi.
Massa aksi disebut berasal dari berbagai daerah, mulai dari Jabodetabek, Jambi, Jawa Timur, Jawa Barat, hingga Papua. Igun berharap DPR menemui perwakilan pengemudi untuk menerima aspirasi mereka. Ia menegaskan, aksi serupa akan terus berlanjut setiap bulan jika pemerintah tidak memberikan tanggapan positif.
Massa mulai memadati gerbang utama DPR sekitar pukul 13.30 WIB. Kondisi Jalan Gatot Subroto dilaporkan tidak dilakukan penutupan, dengan arus kendaraan terpantau ramai lancar. Sejumlah aparat keamanan, termasuk personel TNI, terlihat mengamankan lokasi demonstrasi untuk menjaga ketertiban.
