Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) berupaya mempercepat penanganan dampak bencana hidrometeorologi dengan fokus pada normalisasi sungai. Langkah ini dianggap krusial untuk mencegah potensi banjir susulan yang dapat merugikan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan urgensi normalisasi sungai setelah tercapainya kesepakatan dalam Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan berbagai pihak terkait pada 5 Januari. Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V menyatakan kesiapannya untuk mendukung upaya ini dengan mengerahkan 50 unit alat berat.
Saat meninjau langsung daerah aliran sungai yang terdampak banjir bandang di Kota Padang pada 6 Januari 2026, Mahyeldi menyampaikan harapannya agar BWS Sumatera V segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak. “Saya berharap BWS Sumatera V dapat segera melakukan pembersihan material kayu serta pengerukan di sepanjang aliran sungai yang terdampak, agar risiko banjir susulan dapat diminimalisir,” ujarnya.
Berdasarkan observasi di lapangan, gubernur menyoroti banyaknya material kayu yang masih menghambat kelancaran aliran sungai. Pendangkalan sungai juga menjadi perhatian utama karena berpotensi menyebabkan luapan air saat debit meningkat secara signifikan.
Mahyeldi mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, di mana material kayu dan pendangkalan sungai dinilai cukup mengkhawatirkan. “Terutama di Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji, material kayu dan pendangkalannya cukup mengkhawatirkan,” katanya. Ia menambahkan bahwa penanganan di wilayah tersebut perlu diprioritaskan mengingat lokasinya yang berada di kawasan permukiman padat. Sungai Tabiang Banda Gadang dan Lubuk Minturun juga dinilai memerlukan perhatian serius.
Lebih lanjut, gubernur menyampaikan bahwa material kayu yang terbawa arus banjir dan mengendap di berbagai lokasi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Untuk itu, saya minta Camat, Lurah, dan Wali Nagari dapat berkoordinasi dengan masyarakat untuk pemanfaatan material kayu yang terbawa arus,” jelasnya. Ia berharap upaya ini tidak hanya membersihkan sungai, tetapi juga memberikan manfaat bagi warga terdampak.
Dalam peninjauan tersebut, gubernur didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi pratama, termasuk Kepala Dinas Perhubungan Sumbar, Dedi Diantolani; Kepala Pelaksana BPBD Sumbar, Era Sukma Munaf; Kepala Biro Adpim Sumbar, Nolly Eka Mardianto; serta perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Sumbar.
