Jakarta – Komisi VI DPR RI menyoroti perlunya pembenahan sistem kelistrikan nasional agar lebih adaptif terhadap bencana. Hal ini mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VI DPR RI dengan PT PLN (Persero) yang membahas respons terhadap dampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatra.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyampaikan apresiasi atas respons cepat PLN dalam menyalurkan 1.000 unit genset ke wilayah-wilayah terdampak di Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Lampung, dan Aceh. Namun, ia menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan solusi jangka panjang yang lebih komprehensif.
“Distribusi genset penting untuk keadaan darurat, tetapi yang jauh lebih krusial adalah bagaimana PLN membangun sistem kelistrikan yang tahan bencana, cepat pulih, dan tidak terus-menerus bergantung pada solusi sementara yang mahal,” ujarnya.
Nevi menyoroti kerentanan layanan listrik di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau, terutama yang berdampak pada fasilitas vital seperti rumah sakit, puskesmas, dan tempat evakuasi. Ia mendesak PLN untuk mempercepat pembangunan jaringan dan transmisi, termasuk jalur cadangan, guna meminimalisir dampak pemadaman akibat cuaca ekstrem.
Lebih lanjut, Nevi mendorong pemanfaatan teknologi canggih untuk daerah terpencil dan rawan bencana, termasuk pengembangan sistem elektrifikasi berbasis energi terbarukan, microgrid, penyimpanan energi, hingga konsep pasokan listrik nirkabel. “Wilayah sulit tidak bisa terus diperlakukan dengan pola lama. Harus ada terobosan teknologi agar pelayanan listrik tetap andal, bahkan dalam situasi darurat,” tegasnya.
Dalam RDP tersebut, Nevi menekankan pentingnya koordinasi lintas sektoral antara PLN, BNPB, Kementerian PUPR, pemerintah daerah, serta aparat terkait, agar pemulihan listrik tidak terhambat oleh masalah akses jalan atau kendala logistik.
Selain itu, ia meminta PLN untuk memiliki SOP kebencanaan yang terintegrasi serta menyusun master plan nasional penanganan listrik pascabencana sebagai panduan operasional di seluruh wilayah Indonesia. “Indonesia rawan bencana. Maka PLN harus memiliki master plan yang jelas, SOP yang baku, dan integrasi pelayanan lintas sektor, supaya respons tidak sporadis tetapi terencana,” katanya.
Nevi juga menyinggung perlunya evaluasi terhadap efisiensi pembangkit serta koreksi terhadap struktur Harga Pokok Produksi (HPP) agar layanan kelistrikan tetap sehat secara keuangan tanpa membebani masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa PLN sebagai BUMN memiliki mandat pelayanan publik yang kuat, sehingga tidak semata mengandalkan mekanisme PSO untuk menjaga kinerja perusahaan.
Dalam konteks kemanusiaan, Nevi mendorong agar PLN menyiapkan skema pembebasan biaya listrik bagi masyarakat di wilayah bencana sebagai bentuk kehadiran negara saat warga berada dalam kondisi paling rentan.
“Di masa krisis, listrik bukan hanya komoditas belaka, tetapi kebutuhan dasar. Kehadiran negara sangat dibutuhkan, dan PLN menjadi garda terdepan dalam memastikan masyarakat bisa bangkit kembali,” tutup Nevi Zuairina pada Kamis itu.
