Surabaya – Anggota Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya kemandirian industri maritim nasional. Penguatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis menjadi fokus utama dalam kunjungan kerja ke Surabaya, 21-23 November 2025.
Nevi Zuairina menekankan kemandirian industri pelayaran dan perkapalan berkelanjutan krusial bagi Indonesia sebagai negara maritim. Peningkatan daya saing maritim nasional menjadi target utama.
Nevi menyoroti rendahnya utilisasi pembangunan kapal baru, yang hanya mencapai sekitar 30-40 persen. Sementara itu, sektor reparasi kapal menunjukkan angka yang lebih baik, yaitu 75-80 persen.
Modernisasi fasilitas galangan, termasuk revitalisasi PT PAL senilai Rp2,71 triliun, memerlukan kepastian pembiayaan jangka panjang. Komisi VI DPR RI berjanji menindaklanjuti kebutuhan investasi ini.
Ketergantungan pada komponen impor mencapai 70 persen dari biaya produksi galangan. Pengembangan rantai pasok domestik dan roadmap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) terukur menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan ini.
Nevi meminta PT PAL dan Pelindo Jasa Maritim memberikan data utilisasi fasilitas dan kebutuhan peningkatan kapasitas. Kolaborasi lintas BUMN dinilai penting untuk modernisasi galangan dan peningkatan layanan pelabuhan.
Pengurangan impor harus dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu proyek yang sedang berjalan dan stabilitas industri maritim nasional.
Nevi berharap kunjungan ini menjadi dasar penyusunan kebijakan yang lebih kuat. Pengawasan kontrak industri pertahanan, harmonisasi regulasi, dan penguatan kapasitas galangan menjadi prioritas.
“Industri maritim adalah pilar strategis kedaulatan ekonomi Indonesia,” tegas Nevi.
