Sorong – Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyoroti ketimpangan pembangunan yang terjadi di kawasan timur Indonesia, khususnya Kota Sorong, Papua Barat Daya.
Nevi mendesak langkah konkret untuk pemerataan akses ekonomi, energi listrik, dan infrastruktur telekomunikasi di wilayah tersebut.
Hal ini disampaikan Nevi dalam forum bersama mitra BUMN dan kementerian terkait saat kunjungan kerja Komisi VI DPR RI.
“Papua Barat Daya adalah bagian tak terpisahkan dari Republik ini,” tegas Nevi.
Nevi menyoroti mahalnya biaya logistik, harga BBM yang belum merata, serta kesulitan penjualan hasil pertanian dan perikanan akibat minimnya fasilitas penyimpanan dan distribusi.
Politisi PKS ini menyayangkan rendahnya rasio elektrifikasi di kampung-kampung sekitar Sorong yang masih di bawah 80%.
Padahal, pemerintah telah mengucurkan dana Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga Rp10 triliun untuk perluasan jaringan listrik.
Nevi mendorong PLN untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan, termasuk memanfaatkan lahan bekas tambang.
Terkait infrastruktur digital, Nevi menyoroti kasus pemutusan jaringan tower di Sorong Selatan dan pencurian kabel tembaga yang melumpuhkan konektivitas di puluhan kampung.
“Kejahatan ini bukan hanya mengganggu komunikasi, tetapi juga melumpuhkan aktivitas ekonomi dan sosial,” ujarnya.
Nevi meminta Telkom dan Telkomsel meningkatkan patroli dan pengamanan serta mempercepat pemulihan jaringan.
Nevi menegaskan pentingnya sinergi lintas BUMN untuk menghadirkan program yang berdampak nyata bagi masyarakat Papua Barat Daya.
“Kami di Fraksi PKS ingin melihat perubahan nyata, di mana masyarakat Papua Barat Daya bisa merasakan kehadiran negara dalam wujud layanan dasar yang adil dan merata,” pungkasnya.
