Makassar – Komisi VI DPR RI menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi lonjakan pemudik pada Hari Raya Idul Fitri 2026. Hal tersebut mengemuka saat kunjungan kerja reses ke Makassar, Sulawesi Selatan, pada awal Maret 2026.
Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menekankan bahwa koordinasi yang baik antar moda transportasi menjadi kunci utama. “Kita tidak hanya bicara jumlah armada, tetapi juga bagaimana sistem koordinasi antar moda berjalan dengan baik,” ujarnya. Ia menambahkan, integrasi informasi jadwal, pengaturan arus penumpang, dan manajemen operasional terpadu sangatlah penting.
Menurut Nevi, momentum mudik merupakan peristiwa mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya. “Momentum mudik adalah peristiwa mobilitas terbesar masyarakat Indonesia setiap tahunnya,” katanya, seraya menekankan perlunya persiapan matang di seluruh sektor transportasi nasional, termasuk kesiapan armada, keselamatan, dan kualitas pelayanan.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi VI DPR RI berdialog dengan sejumlah mitra kerja strategis, termasuk Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pengelola BUMN, PT DAM, PT PELNI, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Garuda Indonesia, PT Citilink Indonesia, PT Pelita Air, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney), PT IAS, PT Angkasa Pura, PT Pertamina, serta Perum Bulog. Diskusi komprehensif mencakup kesiapan sektor transportasi, energi, dan pangan dalam menghadapi lonjakan mobilitas dan kebutuhan logistik selama Idul Fitri 2026.
Nevi juga menyoroti kelancaran distribusi energi dan ketersediaan pangan sebagai faktor penting untuk kenyamanan masyarakat selama mudik dan libur Lebaran. Kesiapan pasokan BBM dan stabilitas stok bahan pokok menjadi perhatian utama.
Selain itu, Nevi menekankan pentingnya penguatan sistem pemantauan secara real-time melalui dashboard monitoring terpadu antar BUMN. Ia menjelaskan, “Dengan sistem monitoring yang terintegrasi, setiap potensi kendala dapat segera diidentifikasi dan ditangani secara cepat.”
Berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, pergerakan masyarakat pada musim mudik diperkirakan mencapai 143,9 juta orang. Angka ini menuntut kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan, terutama BUMN di sektor transportasi darat, laut, dan udara.
Seluruh operator transportasi diingatkan untuk memastikan standar keselamatan sebelum armada dioperasikan, termasuk pemeriksaan kelaikan operasional.
“Saya berharap sinergi antara pemerintah, BUMN, serta seluruh pemangku kepentingan dapat memastikan penyelenggaraan arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026 berjalan aman, tertib, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
