Padang – Anggota Komisi XII DPR RI, Syarif Fasha, menyoroti minimnya kontribusi perusahaan hulu migas di Papua Barat terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kritik ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, pada Selasa (11/11/2025).
Fasha mengungkapkan bahwa Papua Barat memiliki dua lapangan migas besar, yaitu Blok Tangguh dan Blok Masela. Kedua blok ini memiliki cadangan gas yang besar dan dikelola oleh BP Tangguh, Genting Kasuari, Pertamina EP, dan Petrogas, dengan total produksi mencapai sekitar 4.000 MMSCFD.
Sayangnya, menurut Fasha, sebagian besar gas tersebut diekspor, terutama oleh BP Tangguh dan Genting Kasuari. Sementara itu, pemanfaatan gas untuk kebutuhan domestik oleh Pertamina EP dan Petrogas masih minim.
“Jika gas ini dimanfaatkan untuk kebutuhan lokal, seharusnya masyarakat Papua tidak perlu lagi menghadapi masalah ketersediaan energi,” tegas Fasha.
Ia juga menyoroti belum terealisasinya Participating Interest (PI) sebesar 10 persen bagi daerah, padahal aturan mengamanatkan PI dapat diberikan setelah persetujuan rencana pengembangan (POD) pertama. Nilai PI tersebut diperkirakan setara 400 MMSCFD, yang bisa menjadi sumber pendapatan besar bagi BUMD dan pemerintah daerah.
“Akibat tidak adanya PI, Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni justru harus mengeluarkan APBD sekitar Rp 50 miliar per tahun untuk membiayai operasional genset listrik. Belum termasuk biaya Rp 92 miliar yang dikeluarkan untuk pendidikan vokasi dan pelatihan SDM, tetapi hanya sedikit tenaga lokal yang terserap perusahaan,” jelasnya.
Legislator NasDem ini menilai hal tersebut menunjukkan lemahnya keberpihakan perusahaan migas terhadap pembangunan masyarakat Papua. Ia mendesak SKK Migas untuk mempercepat penyelesaian penyaluran PI 10 persen dan memastikan perusahaan menjalankan tanggung jawab sosial serta komitmen peningkatan kapasitas lokal secara konsisten.
Fasha meminta Kementerian ESDM dan SKK Migas memastikan pemanfaatan sumber daya alam di Papua berjalan adil dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, bukan hanya bagi kepentingan industri migas nasional maupun ekspor.
Selain migas, Fasha juga menyoroti akses listrik di Papua dan daerah terpencil lainnya yang disebut sebagai wilayah “4T” (tertinggal, terpencil, terjauh, dan tak tentu nasibnya). Ia menilai pembangunan jaringan listrik PLN di wilayah dengan sebaran penduduk yang sedikit tidak efisien.
Ia mengusulkan pemerintah mengalokasikan program bantuan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap skala rumah tangga, dengan daya sekitar 450 watt per rumah. Menurutnya, kapasitas tersebut cukup untuk kebutuhan penerangan dasar dan akses informasi melalui televisi.
“Lebih realistis memberikan PLTS rumah tangga daripada memaksakan jaringan PLN yang biayanya jauh lebih besar,” kata mantan Wali Kota Jambi dua periode tersebut.
