Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu dari lima fokus pembangunan daerah pada tahun 2027. Hal ini terungkap dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang diselenggarakan bersamaan dengan Rembuk Stunting Tahun 2026.
Forum yang bertemakan “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik” ini, berlangsung di Aula Joserizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026). Acara ini menjadi wadah untuk menyelaraskan perencanaan pembangunan dari tingkat kelurahan hingga kota, sejalan dengan pembangunan provinsi dan nasional.
Proses penyusunan perencanaan dilakukan dengan pendekatan bottom-up, top-down, partisipatif, teknokratik, dan politis, serta berpedoman pada target-target yang telah ditetapkan.
Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan bahwa indikator makro Kota Payakumbuh menunjukkan kinerja yang baik. Ia menyebutkan, “Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat sebesar 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen.”
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dari provinsi dan nasional, dengan tingkat pengangguran sebesar 4,96 persen, indeks gini 0,271, serta PDRB per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Elzadaswarman menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, yang memfokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah. Prioritas tersebut meliputi peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing; peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, berdaya saing berbasis produk unggulan dan inovasi; peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. “Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.
Prioritas lainnya adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau, serta peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Pemerintah Kota Payakumbuh juga berkomitmen mendukung program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya.
Elzadaswarman menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab permasalahan daerah secara tepat sasaran. “Melalui forum ini, diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” ujarnya.
Ketua DPRD Wirman Putra menilai tema RKPD 2027 tentang transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. “Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” katanya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja serta penguatan belanja publik agar pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat. “Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Gubernur Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, KAN 10 nagari, Bundo Kanduang, serta undangan lainnya.
