Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG), meskipun marak kasus keracunan yang memicu desakan penghentian. Pernyataan tersebut disampaikan Muhaimin pada Ahad, 28 September 2025, menyikapi insiden yang terjadi belakangan ini.

Muhaimin menyebut MBG sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bermanfaat bagi pemerataan gizi anak bangsa. “Kita tidak boleh berhenti di tengah jalan. Sesuai kata Presiden, bahwa ini adalah rintangan yang harus kita hadapi dalam proses awal menjalankan program besar,” kata Muhaimin dalam keterangan tertulisnya.

Pria yang kerap disapa Cak Imin itu menambahkan, pemerintah akan melakukan evaluasi besar-besaran untuk mencegah kasus keracunan meluas. Pemerintah tidak akan tutup mata melihat semua peristiwa yang telah terjadi dan berkomitmen serius menindaklanjuti masukan masyarakat.

Evaluasi ini menjadi krusial mengingat data kasus keracunan yang melonjak. Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) mencatat 5.626 kasus keracunan akibat MBG di 16 provinsi sejak 17 Januari hingga 18 September 2025. Sementara itu, Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) melaporkan jumlah korban melonjak drastis dari 1.376 kasus pada akhir Juni menjadi 6.452 kasus pada pekan lalu.

Melihat data tersebut, Cak Imin menjelaskan bahwa pemerintah akan mengevaluasi mata rantai pelaksanaan MBG secara menyeluruh. Hal ini mencakup penyediaan bahan baku, proses pengolahan, hingga memastikan distribusi yang dilakukan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) sesuai prosedur.

Sebagai langkah konkret, setiap dapur MBG diwajibkan memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). “Sertifikat laik higiene sanitasi, sertifikasi halal, dan bukti penggunaan air layak pakai bukan pilihan. Itu kewajiban yang harus ditegakkan di semua dapur MBG,” tegas Cak Imin.

Namun, data Kantor Staf Presiden menunjukkan bahwa baru 34 dari sekitar 8.500 dapur MBG yang memiliki sertifikat kelayakan.

Meski masih banyak kekurangan, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tetap optimistis program ini akan berdampak positif terhadap percepatan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah berencana melibatkan petani, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengusaha lokal untuk memasok kebutuhan MBG.

Oleh karena itu, Cak Imin mengajak seluruh masyarakat untuk ikut mendukung keberlanjutan program MBG dan turut serta mengawasi pelaksanaannya. “MBG ini merupakan gerakan gotong-royong pemberdayaan masa depan anak-anak Indonesia yang harus terus dikawal serius pelaksanaannya,” tutupnya.

Komentar

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.