Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman melayangkan kritik terhadap PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) (Persero) terkait praktik monopoli sumber daya kelistrikan. Maman menyoroti banyak daerah terpencil yang masih belum mendapatkan akses listrik, meskipun Undang-Undang Ketenagalistrikan dinilai telah memberikan “karpet merah” bagi PLN.
Pernyataan tegas ini disampaikan Maman dalam diskusi “Setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran” yang diselenggarakan di JS Luwansa Jakarta, Kamis, 16 Oktober 2025. Ia berpendapat bahwa sudah saatnya kesempatan membangun listrik juga diberikan kepada perusahaan lain atau koperasi.
Di hadapan Chief Executive Officer Danantara Indonesia, Rosan Roeslani, Maman mengatakan, “Mas Rosan nanti mau bangun listrik di daerah terpencil selaku Danantara. Sudah saatnya kalau memang tidak ada listriknya, ya diberikan kesempatan perusahaan lain ataupun bisa dikasih ke koperasi untuk membangun listrik juga.”
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa pandangannya mengenai monopoli PLN bukan dimaksudkan secara kaku, melainkan untuk membuka diskusi demi kemaslahatan rakyat. “Cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Bukan kesejahteraan BUMN,” ucap Maman.
Maman menganalogikan PLN sebagai “anak kandung” negara yang kerap merugi, sementara perusahaan swasta atau koperasi diibaratkan “anak tiri” yang justru selalu untung. “Setiap usaha dikasih ke anak kandung, rugi terus. Tapi setiap usaha dikasih ke anak tiri untung terus. Pernyataannya pilih mana? Saya akan pilih dikasih ke anak tiri,” ujarnya.
Menurut Maman, nasionalisme sejati bukanlah tentang kepada siapa negara memberikan akses permodalan, melainkan apa hasil terbaik yang diberikan dari permodalan tersebut bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
