Jakarta – Kabar penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) langsung menjadi sorotan publik.
Dalam lima tahun terakhir, KPK gencar melakukan OTT terhadap sejumlah pejabat negara. Berikut daftar menteri dan wakil menteri yang pernah terjerat OTT KPK.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer
KPK telah menetapkan tersangka dalam OTT di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada Jumat (22/8/2025). Dalam operasi tersebut, Wamenaker Immanuel Ebenezer termasuk di antara mereka yang diamankan.
Selain menangkap sejumlah pihak, KPK juga menyita barang bukti berupa uang, mobil, dan sepeda motor. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebutkan bahwa hingga saat ini pihaknya telah menyita 15 unit mobil dan 7 sepeda motor.
“Tadi malam sudah dilakukan ekspose dan sudah ditetapkan status hukum para pihak yang ditangkap,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK.
OTT ini diduga terkait dengan pemerasan terhadap perusahaan dalam pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja (K3).
Penetapan tersangka dilakukan sesuai ketentuan dalam rentang 1 x 24 jam setelah penangkapan. Total ada 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Immanuel Ebenezer dan 10 pegawai Kemnaker serta tiga orang dari pihak swasta.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengungkapkan bahwa dari tarif sertifikasi K3 sebesar Rp 275 ribu, buruh di lapangan harus mengeluarkan biaya hingga Rp 6 juta.
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo
KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo beserta 16 orang lainnya dalam OTT pada Rabu dini hari, 25 November 2020.
“Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, di antaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan beberapa pejabat di KKP,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pada 25 November 2020.
Para terduga pelaku korupsi ditangkap di kawasan Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta, dan Depok. KPK juga menyita kartu ATM yang diduga terkait dengan perkara ini.
Penangkapan Edhy Prabowo berkaitan dengan penetapan calon eksportir benih lobster. Ekspor benur sempat dilarang oleh Menteri KKP sebelumnya, Susi Pudjiastuti, namun kembali dibuka saat Edhy menjabat.
Saat itu, Ali menjelaskan bahwa 17 orang yang ditangkap masih dalam pemeriksaan. KPK memiliki waktu 24 jam untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini.
Menteri Sosial Juliari Batubara
KPK melakukan OTT terhadap pejabat Kementerian Sosial (Kemensos) pada 4 hingga 5 Desember 2020. Penangkapan ini diduga melibatkan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020.
Menteri Sosial Juliari Batubara ditetapkan sebagai tersangka pada Minggu, 6 Desember 2020.
Ketua KPK saat itu, Firli Bahuri, mengatakan bahwa pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Program Bansos di Kemensos diduga menerima hadiah dari vendor Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bansos terkait penanganan Pandemi Covid-19.
Selain Juliari, KPK menetapkan Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai penerima suap, serta Ardian IM dan Harry Sidabuke sebagai pemberi suap.
Firli menjelaskan bahwa PPK telah menerima *fee* Rp12 miliar yang diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi Wahyono dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama.
Dalam perkara tersebut, Juliari terbukti menerima uang suap terkait pengadaan bansos Covid-19 sekitar Rp 32,482 miliar. Juliari dijatuhi hukuman pidana penjara 12 tahun plus denda Rp 500 juta oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada 23 Agustus 2021.
