Padang – Kementerian Kehutanan mengalokasikan anggaran Rp 29 miliar untuk merehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) di tiga provinsi yang terdampak banjir bandang dan tanah longsor di Sumatera. Anggaran ini akan difokuskan untuk pemulihan lingkungan dan penanganan lahan kritis, yang menjadi salah satu penyebab utama bencana.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan, program rehabilitasi DAS akan menyasar lahan kritis seluas 464.598 hektare di wilayah terdampak. Pemulihan akan dilakukan melalui reboisasi di kawasan hutan dan kebun bibit rakyat untuk area penggunaan lain.
Dana sebesar Rp 29 miliar tersebut telah dialokasikan dalam APBN 2026. Rinciannya, Aceh mendapat Rp 8,4 miliar, Sumatera Utara Rp 11,5 miliar, dan Sumatera Barat Rp 9,08 miliar.
Selain pemulihan DAS, pemerintah akan melakukan koreksi menyeluruh terhadap tata kelola kehutanan. Evaluasi ini merupakan tindak lanjut dari banjir besar yang terjadi beberapa waktu lalu.
Sejumlah langkah kebijakan telah disiapkan, termasuk digitalisasi tata kelola kehutanan berbasis satu peta yang ditargetkan selesai paling lambat Januari 2026, serta percepatan pengakuan hutan adat seluas 1,4 juta hektare.
Raja Juli menekankan pentingnya melibatkan masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan, karena mereka terbukti menjadi penjaga alam di wilayahnya.
Usut Perusahaan Perusak Lingkungan
Terkait banjir di Sumatera, Kementerian Kehutanan sedang mengusut 12 perusahaan yang diduga merusak lingkungan. Penelusuran dilakukan setelah ditemukan indikasi aktivitas yang merusak kawasan hutan dan daerah aliran sungai.
“Tim Penegakkan Hukum Kementerian Kehutanan sedang melakukan penyelidikan terhadap subyek hukum yang terindikasi berkontribusi terhadap terjadinya bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar,” tegas Raja Juli.
Investigasi awal menemukan indikasi pelanggaran di 12 lokasi yang melibatkan perusahaan di Sumatera Utara. Proses penegakan hukum terhadap perusahaan-perusahaan tersebut akan segera dilakukan.
Faktor Penyebab Banjir
Raja Juli menjelaskan, banjir besar yang melanda Sumatera bukan hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga kerusakan ekosistem di kawasan strategis lingkungan. Siklon tropis Senyar memperparah kondisi daerah tangkapan air dan DAS yang sudah rusak.
“Bencana ini terjadi akibat kombinasi beberapa faktor seperti siklon tropis, kondisi geomorfologi DAS, dan kerusakan daerah tangkapan air,” jelasnya.
Banjir bandang dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dampak terparah terjadi di Aceh, yang terdampak hingga 18 kabupaten dan kota.
Data BNPB mencatat, hingga Kamis, total korban meninggal mencapai 776 jiwa, 564 orang masih hilang, dan sekitar 2.600 orang terluka.
Kerusakan Hutan dan Lahan Kritis
Kementerian Kehutanan menemukan 70 titik banjir pada 31 DAS di Provinsi Aceh. Analisis citra satelit periode 2019-2024 menunjukkan perubahan tutupan lahan seluas 21.476 hektar dari hutan menjadi non-hutan, dengan rincian 12.159 hektar di kawasan hutan dan 9.317 hektar di luar kawasan. Aceh juga memiliki lahan kritis seluas 217.301 hektare atau 7,1 persen dari area terdampak.
Di Sumatera Utara, terdapat 92 titik banjir di 13 DAS. Perubahan tutupan lahan mencapai 9.424 hektar, didominasi area penggunaan lain. Lahan kritis di wilayah terdampak mencapai 207.000 hektare atau 14,7 persen.
Sumatera Barat mencatat 56 titik banjir di 13 DAS. Perubahan lahan dari hutan menjadi non-hutan mencapai 1.821 hektare, mayoritas berada di kawasan hutan. Provinsi ini juga memiliki lahan kritis seluas 39.816 hektar atau 7 persen dari total area terdampak.
