Padang – Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus pada validitas data kerusakan rumah warga sebagai elemen penting dalam penanganan bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat. Penegasan ini muncul dalam rapat koordinasi daring yang melibatkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat serta pemerintah kabupaten dan kota, Selasa (6/1/2026).
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyoroti bahwa akurasi data menjadi landasan utama dalam mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak. “Percepatan pelaporan data kerusakan rumah warga sangat penting,” tegasnya. Ia menambahkan, data yang cepat, akurat, dan valid menjadi dasar utama percepatan penyaluran bantuan dan pembangunan hunian.
Menurutnya, kecepatan pendataan memiliki urgensi yang sama dengan respons cepat di lapangan. Keterlambatan dalam penyediaan data berpotensi menghambat pengambilan kebijakan dan memperlambat proses pemulihan masyarakat.
Dalam rapat tersebut, Mendagri juga menyinggung pentingnya koordinasi lintas sektor dalam proses pendataan. Sinergi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur Forkopimda perlu terus diperkuat agar data kerusakan yang dikumpulkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dinilai telah menunjukkan respons yang baik dalam menghadapi bencana hidrometeorologi. Namun, Mendagri menegaskan bahwa fase pendataan dan pelaporan harus menjadi perhatian utama agar langkah lanjutan dapat dilakukan tanpa hambatan administratif.
Mendagri menilai, percepatan data bukan hanya berdampak pada penyaluran bantuan darurat, tetapi juga menentukan kecepatan pembangunan hunian bagi warga terdampak. Ketepatan data akan memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
Selain itu, Mendagri juga menekankan pentingnya keseragaman data antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Perbedaan data dinilai dapat memicu keterlambatan serta menimbulkan persoalan dalam proses verifikasi di tingkat pusat.
Rapat koordinasi daring tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat untuk memastikan penanganan bencana di daerah berjalan efektif dan terukur. Dengan data yang valid dan koordinasi yang solid, pemerintah berharap proses penanganan dan pemulihan pascabencana dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.
Mendagri menegaskan kerja cepat pemerintah daerah harus diiringi dengan kedisiplinan administrasi, terutama dalam pelaporan data kerusakan sebagai dasar kebijakan lanjutan.
