Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh presiden terpilih Prabowo Subianto, meskipun bertujuan mulia, berpotensi memicu permasalahan lingkungan yang signifikan, demikian hasil kajian terbaru. Kekhawatiran utama meliputi peningkatan volume sampah dan emisi karbon yang dihasilkan dari implementasi program berskala nasional ini.

Muhammad Aditya, mahasiswa Administrasi Publik Universitas Andalas, menyoroti bahwa fokus utama diskusi saat ini cenderung terpusat pada aspek anggaran, efektivitas, dan nilai gizi dari program tersebut. “Semua orang membicarakan anggaran, efektivitas, dan gizi. Hampir tidak ada yang menyoroti apakah program sebesar ini justru menciptakan beban lingkungan baru,” ujarnya.

Aditya memperkirakan bahwa pada awal Desember 2025, jika program MBG menjangkau 44 juta penerima dan terus meningkat hingga 82,9 juta orang, potensi limbah kemasan yang dihasilkan bisa mencapai 82 hingga 164 juta unit per hari. Ia mempertanyakan kesiapan Indonesia dalam menghadapi konsekuensi lingkungan yang mungkin timbul. “Pertanyaan yang muncul saat ini adalah apakah kita siap dengan konsekuensi lingkungannya?” tanyanya.

Laporan World Bank: Atlas of Sustainable Development Goals 2023 mencatat bahwa Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik laut terbesar kedua, dengan 39% berasal dari kemasan makanan. Penggunaan kemasan sekali pakai dalam program MBG dikhawatirkan akan memperburuk masalah sampah plastik, terutama di lingkungan sekolah.

Keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah di sekolah, seperti sistem pemilahan, komposting, dan daur ulang, berpotensi menyebabkan penumpukan limbah kemasan dan sisa makanan di tempat pembuangan akhir, lingkungan sekitar, atau bahkan perairan.

Selain itu, kompleksitas rantai logistik dalam penyediaan makanan untuk setiap sekolah juga berpotensi meningkatkan emisi karbon. Aditya menjelaskan bahwa “Beberapa laporan kebijakan global menekankan bahwasanya logistik makanan massal adalah salah satu penyumbang emisi signifikan jika tidak dikelola dengan baik.” Ketergantungan pada transportasi berbahan bakar fosil dapat menghambat pencapaian target net-zero 2060.

Untuk mengatasi potensi masalah lingkungan ini, Aditya mengusulkan beberapa langkah konkret, termasuk penghapusan kemasan sekali pakai, penerapan sistem pemilahan dan komposting di sekolah, prioritas penggunaan bahan pangan lokal, audit jejak karbon nasional, serta edukasi mengenai konsumsi berkelanjutan. Ia menekankan bahwa “MBG tidak hanya harus bergizi dan gratis tetapi juga bersih, berkelanjutan, dan peduli dengan lingkungan.”

Komentar

Komentar Ditutup! Anda tidak dapat mengirimkan komentar pada artikel ini.