Ditulis Oleh: Atikah Artha Mulana/NIM: 2410842005
Jurusan: Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas
Mata Kuliah: Kebijakan Publik
Dosen Pengampu: Dr. Edi Hasymi. M.Si.
Pemerintah gagal memahami akar kemarahan publik, pernyataan yang mereka berikan selalu kontroversial. Program Makan Bergizi Gratis, yang diluncurkan pemerintahan Prabowo yang awalnya merupakan tujuan mulia untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi 82 juta anak sekolah di Indonesia, apakah sejalan dengan pelaksanaannya?
Programnya besar hingga besar pula harapan bangsa, MBG digadang tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan dasar tapi menjadi lambang dari komitmen negara dalam pembangunan sumber daya manusia, menjanjikan perbaikan kualitas hidup anak sekolah dari Sabang hingga Merauke. Program ini pun diancang ancang sebagai fondasi utama dari visi “Indonesia Emas,” ditujukan untuk menciptakan generasi yang sehat, pintar, dan unggul melalui campur tangan gizi secara langsung.
Namun, harapan besar untuk rakyat kecil itu kini menghilang seiring dengan banyaknya laporan kritis mengenai masalah Program MBG. Runtuh kepercayaan publik karena lebih dari 7.000 anak dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi MBG. Masyarakat marah, berbagi jejaring sosial media berisikan desakan untuk menghentikan terlebih dahulu program MBG.
Desakan demi desakan tersebut tidak membuahkan apa-apa, pemerintah enggan mengambil langkah untuk menghentikan MBG secara sementara. Apa karena MBG adalah program unggulan hingga pemerintah enggan menghentikan MBG sementara, pemerintah seperti melihat korban hanya lah sebuah angka, sebab program masih dianggap berjalan baik karena kasus keracunan tidak sebanyak keberhasilannya.
Permasalahan demi permasalahan dalam pelaksanaan program seperti, kegagalan kontrol kualitas yang masif, kurangnya standar sanitasi yang seragam, dan buruknya pengawasan memunculkan kekhawatiran bahwa kuantitas telah mengorbankan kualitas gizi dan keamanan pangan, mengubah program “Makan Bergizi Gratis” menjadi “Makan Gratis”.
Pemerintah seharusnya menjadikan keselamatan dan kualitas gizi menjadi prioritas utama di atas kecepatan implementasi, pemerintah perlu memastikan bahwa investasi jangka panjang ini benar-benar menjadi fondasi generasi sehat, bukan malah menjadi sumber risiko kesehatan.***
Views: 41
