DESTRUCTIVE Fishing Watch (DFW) Indonesia menyoroti sebaran pembangunan dan penyuluh program Kampung Nelayan Merah Putih yang tidak merata dan cenderung terpusat di Pulau Jawa. “Tanpa penambahan kuantitas penyuluh dan standarisasi infrastruktur lintas wilayah, kampung nelayan berisiko menjadi artefak kebijakan,” kata Human Rights Manager DFW Indonesia, Luthfian Haekal, dalam konferensi pers secara daring melalui YouTube, Selasa, 6 Januari 2025.
Luthfian mengatakan ada sebanyak 273 penyuluh dari 65 titik kampung nelayan yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan hasil pemetaan, Luthfian mengatakan sebaran pembangunan dan tenaga penyuluh kampung nelayan sangat terpusat di wilayah Pulau Jawa. Berdasarkan data DFW, ada empat lokasi kampung nelayan yang masing-masing berada di tiga provinsi di Jawa yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Sementara sebaran pembangunan kampung nelayan di Sumatera, Kalimantan, dan Papua masih belum merata. “Ini menunjukkan infrastrukturnya yang mapan itu masih pada di daerah-daerah Jawa, alih-alih memperluas kapasitas yang paling membutuhkan intervensi,” tutur dia.
Selain infrastruktur, Luthfian menyoroti sebaran tenaga penyuluh kampung nelayan. Berdasarkan perhitungannya, dengan jumlah 273 penyuluh dan 65 kampung nelayan, semestinya satu titik memiliki empat tenaga pembimbing. Namun, dalam data yang dihimpun DFW, satu kampung nelayan sedikitnya memiliki dua penyuluh. Bahkan di Kepulauan Riau, kata Luthfian, terdapat satu kampung nelayan yang hanya memiliki satu penyuluh.
Luthfian mengatakan keberadaan jumlah penyuluh hanya sebagai bentuk pemenuhan administrasi, bukan sebagai proses kelembagaan. Hal itu yang membuat Luthfian mengatakan kampung nelayan berpotensi menjadi artefak kebijakan. “Ia memang hadir secara formal tetapi rapuh secara manajerial, sosial dan ekonomi,” kata Luthfian.
Pilihan Editor: Untung-Rugi Pembebasan Pajak Penghasilan Buruh
