Padang – Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, turut serta dalam Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Wakil Kepala Daerah (Aswakada) Indonesia di Hotel New Saphir, Yogyakarta, Kamis (3/7/2025). Pertemuan ini menandai transformasi Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) menjadi organisasi resmi yang beranggotakan ratusan wakil kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Memperkuat Peran Wakil Kepala Daerah sebagai Pilar Kepemimpinan Daerah Menuju Indonesia Emas”, kegiatan ini bertujuan menyatukan langkah para wakil kepala daerah dalam mendukung pembangunan nasional berbasis lokal. Maigus Nasir secara langsung menekankan urgensi forum ini sebagai ruang strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan.
Ia menilai Aswakada bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga instrumen kolektif dalam menyusun arah pembangunan yang lebih sinergis dan profesional. “Aswakada adalah wadah penting yang memperkuat posisi wakil kepala daerah sebagai mitra strategis, bukan hanya pendamping seremonial,” ujar Maigus di Yogyakarta, Kamis (3/7/2025).
Melalui forum tersebut, para peserta dapat bertukar ide, mengadopsi praktik terbaik dari berbagai daerah, serta merumuskan aspirasi bersama dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, pada kesempatan yang sama menegaskan bahwa wakil kepala daerah memiliki posisi kunci dalam mendukung efektivitas program pembangunan.
“Wakil kepala daerah harus adaptif terhadap dinamika lokal dan menjadi penghubung strategis antar sektor,” ungkap Anwar. Agenda utama Munas meliputi penyusunan struktur organisasi Aswakada, perumusan kebijakan strategis, pemilihan pengurus pusat, serta rekomendasi nasional untuk memperkuat sistem pemerintahan daerah. Selain itu, peserta mengikuti sesi diskusi panel, lokakarya kepemimpinan, dan berbagi praktik terbaik yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, akademisi, dan tokoh nasional.
Munas I Aswakada diharapkan menjadi awal terbentuknya jaringan koordinasi yang solid di antara wakil kepala daerah, sehingga kebijakan pembangunan dapat dijalankan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing.
