Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) mengambil langkah proaktif dalam merespons kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Upaya ini dilakukan menyusul terjadinya antrean panjang di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diduga dipicu oleh isu tersebut.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, pada Selasa (31/3/2026), mengimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya pada informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. “Kami mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan,” ujarnya, menanggapi fenomena antrean di SPBU. Pemerintah daerah, menurutnya, terus berupaya memastikan distribusi BBM tetap berjalan lancar.
Mahyeldi menjelaskan bahwa pihaknya secara intensif berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut untuk menjamin kelancaran distribusi BBM di wilayah Sumatera Barat. Ia menduga bahwa antrean yang terjadi lebih disebabkan oleh kepanikan masyarakat akibat informasi yang belum terverifikasi, bukan karena kelangkaan pasokan.
“Kalau masyarakat membeli sesuai kebutuhan, maka distribusi akan tetap normal dan tidak terjadi antrean panjang,” jelasnya, menekankan pentingnya sikap tenang dan bijak dari masyarakat agar tidak memperburuk situasi. Ia juga mengingatkan bahwa penyesuaian harga BBM merupakan wewenang pemerintah pusat.
Pemerintah Provinsi Sumbar, ditegaskan Mahyeldi, akan terus mengintensifkan koordinasi dengan pihak terkait untuk menjaga stabilitas pasokan energi di daerah. “Kita akan terus berkoordinasi dengan pihak Pertamina Patra Niaga untuk menjaga agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi,” tegasnya, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketersediaan BBM bagi masyarakat.
