Padang Panjang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya meminimalisir dampak gangguan sistem terhadap pelayanan publik. Gubernur Mahyeldi melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Samsat Kota Padang Panjang pada Rabu, 25 Maret 2026, untuk meninjau langsung kendala yang dihadapi masyarakat pasca libur panjang Idulfitri 1447 Hijriah.
Inspeksi ini dilakukan sebagai respons terhadap laporan gangguan sistem yang menyebabkan antrean panjang di Samsat. Fokus utama adalah mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas komunikasi antara petugas layanan dan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan kekecewaannya atas lambatnya penyampaian informasi terkait gangguan sistem kepada masyarakat. “Ke depan hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi,” tegasnya, menekankan pentingnya transparansi dan kecepatan informasi. Ia menambahkan, “Kalau ada kendala, sampaikan dan umumkan segera. Jangan sampai masyarakat menunggu tanpa kepastian.”
Gangguan pelayanan di Samsat Padang Panjang disebabkan oleh sistem yang offline akibat pemadaman listrik pada server pusat. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dan kekecewaan bagi warga yang telah mengantre sejak pagi.
Gubernur menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam pelayanan publik. “Ini yang kita sayangkan. Kualitas komunikasi di sini harus ditingkatkan,” ujarnya. Ia meminta seluruh pimpinan instansi di lingkungan Pemprov Sumbar untuk menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi. “Jangan biarkan masyarakat menunggu terlalu lama tanpa penjelasan. Informasikan setiap kendala yang terjadi,” katanya.
Atas nama pemerintah provinsi, Gubernur menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat. Meskipun demikian, ia mengapresiasi kesadaran warga dalam membayar pajak kendaraan. “Terima kasih kepada masyarakat yang telah patuh membayar pajak. Ini bagian dari dukungan terhadap pembangunan daerah. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini,” ucapnya.
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan transparansi informasi kepada masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan meminimalisir dampak gangguan sistem di masa mendatang.
