Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan komitmennya untuk mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat. Gubernur Mahyeldi Ansharullah menegaskan dukungan ini saat menghadiri rapat evaluasi pembangunan perumahan, Jumat (25/9/2025).
Mahyeldi mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang terarah dan berkelanjutan.
Rapat evaluasi tersebut menjadi wadah penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, dan tindak lanjut penyediaan perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Pembangunan perumahan bukan hanya soal fisik, tetapi juga peningkatan kualitas hidup masyarakat,” kata Mahyeldi.
Gubernur mengakui tantangan pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti backlog perumahan dan keterbatasan lahan. Ia mendorong inovasi pembiayaan dan peran swasta.
Pemerintah daerah telah mendata rumah dan menjalankan program perbaikan rumah bagi MBR melalui APBD. Tahun ini, tercatat 6.577 unit pembangunan/penyediaan rumah bagi MBR.
Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Imran, menegaskan kewajiban pemerintah daerah mendukung program tiga juta rumah. Pemerintah pusat telah mengambil langkah strategis seperti pembebasan BPHTB dan retribusi PBG bagi MBR.
Dalam kesempatan itu, sejumlah penghargaan diberikan kepada pemerintah daerah dan pihak yang mendukung program perumahan. Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Agam meraih peringkat terbaik dalam penganggaran perumahan. Walikota Padang menerima penghargaan atas pembebasan retribusi PBG untuk perumahan MBR. Bank Tabungan Negara (BTN) dan DPD Real Estate Indonesia wilayah Sumbar juga menerima penghargaan atas kontribusi mereka.
