Jakarta – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beraudiensi dengan Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) pada Jumat, 12 September 2025, untuk menanggapi tujuh Desakan Darurat Ekonomi. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan langsung pandangan para ekonom, menyampaikan langkah-langkah pemerintah, serta memastikan bahwa pemerintah menyadari berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi.
Luhut menyampaikan bahwa pemerintah memandang para ekonom sebagai mitra strategis dalam memperkuat kebijakan. Pemerintah mendorong deregulasi sebagai kunci penciptaan lapangan kerja dan penguatan pertumbuhan ekonomi, termasuk percepatan digitalisasi melalui sistem Online Single Submission (OSS). Penjelasan ini disampaikan Luhut di Jakarta pada Sabtu, 13 September 2025.
Pemerintah juga tengah mengupayakan relokasi beberapa perusahaan garmen dan alas kaki. Upaya ini dilakukan di tengah proses negosiasi tarif dengan Amerika Serikat dan berpotensi menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja baru.
Selain itu, DEN menekankan pentingnya penguatan kualitas belanja negara dan peningkatan penerimaan melalui digitalisasi. Salah satu proyek percontohan yang akan segera dijalankan adalah digitalisasi penyaluran bantuan sosial.
Menurut Luhut, langkah ini tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memungkinkan efisiensi anggaran. Bantuan akan lebih tepat sasaran dan dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.
Ketua DEN menggarisbawahi bahwa kolaborasi erat antara pemerintah, para ekonom, dan dunia akademik merupakan kunci membangun fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berkeadilan. “Masukan Bapak dan Ibu sangat dibutuhkan, apakah kami di pemerintah sudah on the right track atau belum. Saya butuh feedback dari semuanya untuk menjadi bahan diskusi kami di pemerintahan,” ujarnya.
Perwakilan AEI, Jahen F. Rezki, menyampaikan apresiasi kepada DEN atas kesempatan berdiskusi secara langsung. Jahen berharap desakan yang disusun dapat menjadi pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan ke depan. Ia juga berharap diskusi semacam ini dapat dilakukan secara berkala.
AEI sendiri telah menyampaikan tujuh Desakan Darurat Ekonomi pada Selasa, 9 September 2025. Desakan-desakan tersebut meliputi:
Perbaikan menyeluruh terhadap misalokasi anggaran yang terjadi dan penempatan anggaran pada kebijakan serta program secara wajar dan proporsional.
Pengembalian independensi, transparansi, serta jaminan tidak adanya intervensi berdasarkan kepentingan pihak tertentu pada berbagai institusi penyelenggara negara.
Penghentian dominasi negara yang berisiko melemahkan aktivitas perekonomian lokal.
Deregulasi kebijakan, perizinan, lisensi, dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat terciptanya iklim usaha dan investasi yang kondusif.
Prioritas kebijakan yang menangani ketimpangan dalam berbagai dimensi.
Pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis dalam pengambilan kebijakan, serta pemberantasan program populis yang mengganggu kestabilan dan prudensi fiskal.
Peningkatan kualitas institusi, pembangunan kepercayaan publik, dan penyehatan tata kelola penyelenggara negara serta demokrasi.
