Tuapejat – Gelombang protes masyarakat Sipora, Kepulauan Mentawai, mencapai puncaknya pada Senin (2/3/2026) dengan aksi demonstrasi yang dipicu oleh pemadaman listrik berkepanjangan. Aksi yang diinisiasi oleh sejumlah organisasi kepemudaan (OKP) ini menuntut pertanggungjawaban Perusahaan Listrik Negara (PLN) atas gangguan layanan yang meresahkan.
Aksi damai bertajuk “Mentawai Terang” itu, yang diikuti sekitar seratus orang, menyuarakan keluhan terkait pemadaman listrik yang berlangsung hingga enam jam sehari, bahkan selama bulan Ramadan. Mikel Wau, salah satu pemimpin aksi, bersama Ibaran Paranta, menyampaikan orasi di depan kantor PLN ULP Tua Pejat, yang dijaga oleh personel Polres Kepulauan Mentawai.
Mikel menyampaikan tuntutan yang didasarkan pada undang-undang terkait ketenagalistrikan dan perlindungan konsumen. “Kami datang kesini untuk menuntut Kejelasan dan Tanggung Jawab PLN antara lain penjelasan resmi penyebab seringnya listrik padam, jadwal pemadaman yang jelas dan tepat waktu, tidak ada lagi pemadaman mendadak tanpa pemberitahuan, mekanisme ganti rugi, langkah nyata memperbaiki jaringan dan menstabilkan listrik,” tegasnya.
Pemadaman listrik yang terus-menerus ini berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Kerusakan barang elektronik, penurunan omset usaha kecil, serta terganggunya aktivitas belajar dan pelayanan publik di rumah sakit dan puskesmas menjadi keluhan utama. Masyarakat juga mempertanyakan kewajiban membayar tagihan listrik meskipun pelayanan yang diberikan tidak memadai.
Hadi Parmana, manajer PLN ULP Tuapejat Sipora, menanggapi tuntutan demonstran. Namun, ketidaksepakatan memicu aksi dorong-mendorong antara peserta aksi dan pihak PLN. Sepuluh perwakilan demonstran kemudian diizinkan masuk ke ruang pertemuan untuk berdialog dengan pimpinan PLN.
Dalam dialog tersebut, Mikel mempertanyakan standar mutu pelayanan dan realisasi pelaporan PLN. Namun, pihak PLN dinilai tidak mampu memberikan penjelasan yang memuaskan, sehingga pimpinan PLN meninggalkan ruangan. Merasa tidak dihargai, peserta aksi melanjutkan demonstrasi ke DPRD Mentawai, namun hingga kini belum ada tanggapan yang jelas dari pihak legislatif.
