Jakarta – Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Haji dan Umrah segera menyelesaikan struktur organisasi baru pasca-transformasi kelembagaan. DPR menilai percepatan ini penting agar kementerian dapat bekerja efektif.
Lisda Hendrajoni, anggota Komisi VIII DPR RI, menekankan pentingnya pengisian jabatan secara terbuka dan profesional. Kompetensi harus menjadi dasar utama penentuan pejabat.
Lisda mendorong rekrutmen pejabat tidak hanya dari Kementerian Agama. Akademisi, praktisi, kementerian lain, bahkan TNI dan Polri dinilai layak dilibatkan.
“Kita butuh orang-orang yang siap bekerja keras, profesional, dan berintegritas,” tegas Lisda, Rabu (1/10/2025).
Kementerian Haji dan Umrah juga diminta berhati-hati dalam membuat kebijakan terkait antrean haji. Usulan penyetaraan masa tunggu haji memerlukan kajian mendalam.
Transformasi kelembagaan diharapkan membawa perbaikan tata kelola haji dan umrah, bukan sekadar perubahan formalitas. Pembenahan internal dan diplomasi efektif dengan Arab Saudi menjadi kunci peningkatan pelayanan.
