Padang – Kabar gembira datang bagi masyarakat Sumatera Barat, kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Bio Solar untuk wilayah tersebut resmi ditambah sekitar 70.000 kilo liter oleh Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Penambahan ini diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pasokan yang terjadi beberapa pekan terakhir.
Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, mengungkapkan bahwa penambahan kuota ini merupakan hasil dari upaya pihaknya yang telah mengirimkan surat resmi kepada BPH Migas sejak Agustus lalu. “Kita sudah surati BPH Migas sejak Agustus lalu, dan alhamdulillah, usulan itu dikabulkan. Terhitung mulai awal Oktober, kuota Bio Solar Sumbar bertambah sekitar 70 ribu kilo liter. Insyaallah, dengan adanya tambahan ini, akan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun,” ujar Mahyeldi di Padang, Sabtu (11/10/2025).
Dengan adanya tambahan tersebut, Mahyeldi menjelaskan total alokasi Bio Solar Sumbar kini menjadi sekitar 566.000 kilo liter, meningkat sekitar 15% dari kuota sebelumnya yang sebesar 497.874 kilo liter. Ia juga meyakinkan bahwa pasokan dari Pertamina ke SPBU-SPBU akan segera kembali normal.
“Kita berharap, Pertamina segera mendistribusikannya secara merata ke seluruh SPBU, agar antrean panjang di SPBU dapat terurai dalam waktu dekat dan menjawab kebutuhan masyarakat. Pemerintah akan terus berkoordinasi agar distribusi berjalan lancar,” imbuhnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumbar, Helmi Heriyanto, menjelaskan bahwa setelah keputusan penambahan kuota diterbitkan pada awal Oktober, pihaknya langsung berkoordinasi secara intensif dengan Pertamina untuk mempercepat proses distribusi ke seluruh kabupaten dan kota.
“Karena keputusan baru keluar pada awal Oktober, tentu perlu waktu untuk penyesuaian teknis pengiriman. Namun, insyaallah dalam waktu dekat pasokan akan normal dan antrean di SPBU berangsur hilang,” kata Helmi optimis.
Penambahan kuota Bio Solar ini diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kebutuhan energi masyarakat, terutama bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha transportasi di Sumatera Barat yang selama ini mengandalkan BBM subsidi tersebut.
