Agam – Pemerintah Kabupaten Agam tengah berupaya mengakomodasi keinginan warga Malalak yang terdampak longsor terkait lokasi relokasi. Prioritas utama tetap pada keamanan dan kesesuaian dengan harapan masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana alam tersebut.
Sebanyak 60 kepala keluarga (KK) yang menjadi korban longsor di Malalak telah menyampaikan aspirasi mereka, menolak opsi relokasi ke Maninjau. Warga bersikeras untuk tetap tinggal di sekitar Kecamatan Malalak, dengan syarat lokasi tersebut terjamin keamanannya dari potensi bencana serupa.
Keinginan kuat warga untuk tidak terpisah jauh dari tanah kelahiran menjadi pertimbangan utama dalam proses pencarian solusi. Harapan mereka adalah agar hunian baru dapat dibangun di wilayah sekitar Malalak, sehingga mereka tetap dapat menjalankan kehidupan sosial dan ekonomi seperti sebelumnya.
Menanggapi aspirasi yang berkembang di masyarakat, pada Sabtu (4/1), Benny Warlis menyatakan bahwa pemerintah daerah telah mengambil langkah proaktif. “Kita sudah menugaskan semua Camat guna mencari dan tempat terdekat yang layak, aman dan jauh dari bencana sesuai persyaratan untuk Huntara maupun Huntap,” ujarnya. Instruksi ini diberikan sebagai respons langsung terhadap keinginan warga untuk tetap berada di dekat Malalak.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk mempercepat proses pembangunan rumah dan fasilitas pendukung lainnya setelah lokasi yang aman dan sesuai ditemukan. Pendanaan untuk pembangunan fasilitas tersebut direncanakan akan berasal dari berbagai sumber, termasuk bantuan dari Buddha Suci, Danantara, serta alokasi dari APBN Kementerian PKP.
Pemerintah berharap agar program relokasi ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh korban longsor, sehingga mereka dapat segera memulai kembali kehidupan mereka dengan aman dan nyaman.
