Bangka Selatan – Kementerian Koperasi dan PT Pertamina Patra Niaga meluncurkan kerja sama penyaluran biosolar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) khusus nelayan. SPBU ini, yang dikelola oleh Koperasi Desa Merah Putih di Desa Tukak, Kecamatan Sadai, Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, merupakan yang pertama di Indonesia dan diharapkan menjadi model percontohan nasional.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, peletakan batu pertama SPBU nelayan tersebut dilakukan pada Jumat, 19 Desember 2025. Ia menegaskan, SPBU percontohan ini akan dilengkapi berbagai sarana pendukung.
“Pertamina Patra Niaga tidak hanya menyalurkan solar, tetapi juga akan menjual produk-produknya. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan turut menyediakan kapal bagi nelayan,” jelas Ferry.
Pihaknya bersama KKP dan Pertamina Patra Niaga akan menyusun buku pedoman terkait pengelolaan SPBU nelayan yang dikelola Koperasi Desa Merah Putih. Buku pedoman ini bertujuan agar model ini dapat direplikasi di daerah pesisir lainnya.
Ferry menekankan pentingnya program ini untuk membantu masyarakat desa-desa pesisir dan nelayan. “Ini penting supaya dapat membantu masyarakat di desa-desa pesisir dan nelayan meringankan biaya operasional dan mendapatkan akses terhadap biosolar,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, pemanfaatan biosolar ini akan diawasi secara ketat. “Ini akan diawasi agar pemanfaatan sesuai dan tidak boleh untuk pertambangan,” tegasnya.
Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengidentifikasi tiga fokus utama dalam menyalurkan biosolar ke SPBU nelayan agar pelaksanaannya optimal.
“Pertama, accessibility atau kemudahan akses bagi nelayan dalam mendapatkan biosolar, kita usahakan lebih dekat dengan masyarakat nelayan,” kata Eko Ricky.
“Kedua, affordability harga, di mana kami ingin nelayan mendapatkan harga biosolar sesuai harga pemerintah. Ketiga, availability agar ketersediaan biosolar selalu ada, terutama di musim melaut,” tambahnya.
Eko Ricky berharap bantuan ini dapat membuat biaya melaut nelayan lebih efisien. Ia juga berharap program ini memberikan multiplier effect bagi masyarakat lain untuk mencapai kemakmuran.
“Ini sudah menjadi program kerja dan concern kami dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian energi serta pangan nasional. Kami merupakan bagian yang mendukung terciptanya swasembada pangan, terutama di perikanan,” ungkapnya.
Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menyatakan bahwa program kampung nelayan KKP akan melibatkan Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi ini akan berperan dalam pemenuhan berbagai fasilitas, termasuk SPBU nelayan, listrik, hingga penyediaan kapal.
“Banyak sekali nanti fasilitas yang dilengkapi. Seperti kapal, di mana satu kampung nelayan itu bisa dibantu 3 sampai 10 unit kapal berkapasitas 3 GT (Gross Tonnage) untuk nelayan yang melakukan one day fishing,” jelas Didit.
Didit menambahkan, KKP berencana membangun 1.000 kampung nelayan pada tahun 2026. Hingga saat ini, sudah ada 100 kampung nelayan yang ditetapkan untuk bersinergi dengan Koperasi Desa Merah Putih.
“Kami optimistis program nasional yang dikomandoi Kementerian Koperasi dapat berkolaborasi dengan kita untuk membangun fasilitas di kampung nelayan. Sinergi dengan koperasi bisa menjadi penguatan offtaker dan agregator yang ada di tingkat hulu sampai dengan hilir dapat berjalan,” pungkasnya.
