Padang – Sumatera Barat menunjukkan ketahanan ekonomi yang paradoks di tengah serangkaian bencana yang melanda daerah tersebut sejak 2024. Meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, indikator kesejahteraan justru mengalami peningkatan.
Serangkaian bencana yang terjadi sejak 2024 telah merenggut nyawa 67 orang dan memutus konektivitas utama. Bencana yang lebih besar terjadi pada 2025, menewaskan 264 jiwa dan melanda 16 kabupaten/kota, 150 kecamatan, serta 793 nagari/desa/kelurahan. Kondisi ini menempatkan Sumatera Barat dalam kondisi compound shock, guncangan berlapis sebelum proses pemulihan dari bencana sebelumnya tuntas.
Kondisi tersebut berimplikasi langsung terhadap kapasitas fiskal daerah, stabilitas sosial, serta prospek pertumbuhan jangka menengah. Refleksi kinerja satu tahun ini dibaca dalam perspektif ketahanan, adaptasi kebijakan, dan kebutuhan intervensi struktural lintas pemerintahan.
Data makro Sumatera Barat 2025 memperlihatkan paradoks pembangunan. Pertumbuhan ekonomi melambat menjadi 3,37 persen, lebih rendah dibandingkan 2024. Dalam kondisi normal, angka ini dapat dimaknai sebagai pelemahan aktivitas ekonomi. Namun, dalam konteks Sumatera Barat yang mengalami kerusakan infrastruktur, gangguan distribusi, serta disrupsi sektor produktif akibat bencana, fakta bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi melambat, indikator kesejahteraan justru membaik.
Tingkat kemiskinan turun dari 5,42 persen pada 2024 menjadi 5,31 persen pada 2025. Capaian ini menjadikan Sumatera Barat termasuk delapan terbaik nasional dan jauh di bawah rata-rata nasional yang sebesar 8,25 persen. Jumlah penduduk miskin berkurang dari sekitar 315 ribu jiwa menjadi 312,30 ribu jiwa. Penurunan ini terjadi meskipun garis kemiskinan naik menjadi Rp776.517 per kapita per bulan atau meningkat 6,40 persen akibat kenaikan harga komoditas makanan. Di saat yang sama, pengeluaran riil per kapita mencapai Rp12,04 juta per tahun atau tumbuh 2,76 persen, menandakan daya beli yang tetap terjaga. Kondisi pasar kerja juga relatif stabil. Jumlah penduduk bekerja mencapai 3,07 juta orang, Tingkat Pengangguran Terbuka menurun dari 5,69 persen pada 2024 menjadi 5,52 persen pada 2025, dan kualitas pekerjaan membaik dengan meningkatnya proporsi pekerja penuh dan formal.
Perbaikan tersebut diperkuat oleh distribusi pendapatan yang semakin merata. Gini Ratio membaik dari 0,287 pada 2024 menjadi 0,280 pada 2025, menjadikannya tujuh terbaik nasional dan jauh lebih rendah dari rata-rata nasional 0,363. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan tetap inklusif meskipun melambat. Struktur ketenagakerjaan turut mengonfirmasi karakter tersebut. Sektor pertanian menyerap 35,08 persen tenaga kerja, perdagangan kecil dan eceran 18,57 persen dengan tambahan sekitar 38,25 ribu pekerja pada 2025, diikuti akomodasi dan makan minum 8,83 persen serta industri pengolahan 7,79 persen. Di sisi kualitas manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 76,43 pada 2024 menjadi 77,27 pada 2025, menempatkannya sebagai enam terbaik nasional dan di atas rata-rata nasional 75,90. Capaian ini ditopang oleh peningkatan umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran riil.
Dengan demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi 2025 tertahan oleh dampak bencana yang mengganggu infrastruktur, transportasi, perdagangan, dan investasi fisik (PMTB), fondasi sosial-ekonomi Sumatera Barat tetap bekerja secara inklusif. Refleksi satu tahun kepemimpinan menunjukkan bahwa stabilitas kesejahteraan dapat dijaga bahkan dalam situasi tekanan eksternal yang berat. Secara agregat, konfigurasi indikator ini menggambarkan satu pola yang jelas: fase satu tahun pertama pemerintahan lebih berorientasi pada stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan fondasi struktural dibandingkan akselerasi pertumbuhan yang agresif.
Dalam perspektif pembangunan daerah, pendekatan ini dapat dikategorikan sebagai strategi konsolidatif. Ketika daerah menghadapi tekanan eksternal dan bencana berulang, menjaga stabilitas sosial, menekan kemiskinan, mengendalikan pengangguran, dan memperbaiki distribusi pendapatan menjadi prioritas yang rasional. Dengan kata lain, tahun pertama kepemimpinan lebih tepat dikategorikan sebagai fase stabilisasi sosial-ekonomi di tengah krisis, bukan fase ekspansi pertumbuhan. Tantangan ke depan adalah bagaimana fondasi yang telah diperkuat ini menjadi basis untuk fase akselerasi berikutnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi perlu direspons melalui peningkatan investasi, percepatan proyek strategis, hilirisasi sektor unggulan, serta penguatan konektivitas dan daya saing regional.
Ketahanan sosial yang relatif terjaga tersebut sesungguhnya dibangun di atas struktur fiskal daerah yang sedang mengalami tekanan serius. Bencana tahun 2024 meninggalkan konsekuensi anggaran yang tidak kecil: kerusakan jalan provinsi dan kabupaten/kota, jembatan penghubung antarwilayah, fasilitas pendidikan, sarana kesehatan, jaringan irigasi, serta permukiman masyarakat membutuhkan rehabilitasi segera. Sebagian infrastruktur bahkan memerlukan rekonstruksi total, bukan sekadar perbaikan ringan. Kebutuhan pembiayaan yang besar itu belum sepenuhnya tertangani ketika tahun 2025 kembali menghadirkan bencana dengan intensitas dan cakupan yang lebih luas.
Akumulasi dua gelombang bencana ini menciptakan apa yang dalam kajian keuangan publik disebut sebagai fiscal stress scenario, yaitu situasi di mana kapasitas fiskal daerah menghadapi tekanan simultan dari sisi belanja dan penerimaan. Di satu sisi, belanja tanggap darurat harus segera dicairkan untuk evakuasi, logistik, hunian sementara, serta pemulihan layanan dasar. Di sisi lain, kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur memerlukan alokasi anggaran jangka menengah yang signifikan. Pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap berkewajiban membiayai program pembangunan rutin seperti pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta belanja pegawai dan pelayanan publik lainnya.
Tekanan ini diperberat oleh fakta bahwa ruang fiskal daerah pada dasarnya terbatas, ditambah dengan adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Struktur APBD sebagian
