Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkirakan kebutuhan 10.900 tenaga kerja untuk mendukung proyek modernisasi 1.000 kapal ikan. Tenaga kerja ini meliputi berbagai tingkatan, mulai dari nakhoda hingga anak buah kapal (ABK).
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KKP, I Nyoman Radiarta, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta, Rabu (17/12/2025).
KKP berencana membangun sekitar 1.000 kapal ikan berkapasitas 30 gross ton. Kapal-kapal ini akan ditempatkan di Kampung Nelayan Merah Putih. Perekrutan tenaga kerja akan diprioritaskan dari lokasi Kampung Nelayan tersebut.
Nyoman juga memaparkan capaian birokrasi KKP, khususnya di bidang pengembangan SDM. KKP saat ini memiliki 11 politeknik dengan jenjang D4, D3, dan akademi komunitas, dengan total 5.812 taruna.
Tahun ini, KKP menerima 1.217 taruna baru. Pendidikan di politeknik KKP gratis, dibiayai oleh anggaran KKP. Seluruh taruna merupakan anak dari pelaku usaha kelautan dan perikanan, seperti nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah, dan pemasar perikanan.
Sebanyak 80% dari 1.217 siswa berasal dari keluarga berpenghasilan rendah, dengan rentang pendapatan Rp 1–5 juta per bulan.
Selain politeknik, KKP juga mengelola lima Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM) yang tersebar di berbagai wilayah. Saat ini, terdapat 550 siswa yang bersekolah di SUPM. KKP berencana membuka dua SUPM lagi di Pontianak dan Sorong pada tahun depan.
Pembukaan fasilitas pendidikan ini merupakan upaya KKP meningkatkan kapasitas SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan yang termarginalkan.
KKP juga berencana meluncurkan universitas bernama KKP Corporate University pada Agustus 2026. Setelah peluncuran, KKP akan membuka enam pelatihan khusus pada September, diperuntukkan bagi 81 sarjana S-1, S-2, dan CPNS KKP.
Selain itu, KKP telah mensertifikasi 3.659 pelaku usaha, mayoritas dari perikanan tangkap (3.601 orang), sisanya dari budidaya, pengolahan, permesinan, dan manajemen.
