Padang – Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, Buya Dr. Gusrizal Gazahar, mengingatkan masyarakat untuk kembali memahami konsep bernegara yang disepakati sejak awal kemerdekaan. Hal ini disampaikan di Padang, Sabtu (30/8).
Buya Gusrizal menekankan pentingnya komitmen kebangsaan yang disebut Dar al-Mîtsâq al-Wathani, sebagai landasan negara Indonesia. Menurutnya, Indonesia dibangun atas dasar konsensus dan kesepakatan kolektif bangsa.
“Komitmen kebangsaan kita adalah permusyawaratan, karena itu yang ada dalam Pancasila,” tegas Buya Gusrizal. Ia menyoroti narasi kebangsaan dan demokrasi saat ini yang dinilai lebih menonjolkan demokrasi.
Meskipun mengakui demonstrasi sebagai hak yang dijamin undang-undang, Buya Gusrizal mengingatkan agar demonstrasi tidak menjadi tujuan utama. “Cara tetaplah cara. Tujuan utamanya menyampaikan pendapat: bisa usulan, kritikan, atau bantahan,” jelasnya.
Buya Gusrizal mencontohkan tradisi Islam yang memberikan ruang kritik kepada pemimpin, seperti kisah Khalifah Umar bin Khattab yang ditegur seorang perempuan di muka umum. Ia juga menyoroti fenomena demonstrasi tanpa tujuan yang jelas.
“Ada yang ketika ditanya kenapa demo, jawabnya: saya ikut saja karena orang ngumpul. Ini tidak jelas,” ujarnya.
Buya Gusrizal berharap aspirasi yang disampaikan berorientasi pada kemaslahatan bersama dan pemerintah lebih sensitif terhadap suara masyarakat. “Jangan pandang demo itu hal yang lumrah. Dengarkan, karena di baliknya ada beban berat rakyat,” katanya.
Sebagai Ketum MUI Sumbar, Buya Gusrizal mengaku merasakan langsung keluhan umat terkait kenaikan pajak dan beban ekonomi. Ia mengajak masyarakat Sumatera Barat untuk bersikap arif dan tidak mudah terbawa arus.
“Membaca situasi dengan bijak adalah kunci. Aspirasi boleh disampaikan, tapi ingat, demonstrasi itu hanya cara, bukan tujuan. Jangan karena tikus beberapa ekor, lumbung pula yang dibakar,” pungkasnya.
