Padang – DPRD Provinsi Sumatera Barat menjanjikan dukungan terhadap aspirasi komunitas ojek online (ojol) terkait regulasi yang lebih adil dan program pemberdayaan berkelanjutan. Hal ini terungkap dalam pertemuan antara perwakilan ojol dengan anggota DPRD Sumbar pada Sabtu, 7 Februari 2026, di Aula Rumah Dinas Ketua DPRD Sumbar. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh anggota Tim Rajawali Sutomo (TRS) dan URC DOOS.
Ketua DPRD Sumbar menekankan pentingnya keseimbangan antara aspek duniawi dan spiritual dalam mencapai kesuksesan. Ia menyampaikan bahwa keberhasilan memerlukan proses yang terarah dan bimbingan yang tepat. “Sukses dunia itu penting, tapi sukses akhirat itu wajib. Kalau ingin sukses, harus ada mentor atau pelatih yang membimbing,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Sumbar juga menjelaskan fungsi utama DPRD yang meliputi pembentukan produk hukum, penyusunan dan penetapan peraturan daerah (perda), pembahasan dan persetujuan anggaran APBD, serta pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Proses pembuatan perda, menurutnya, memerlukan waktu yang cukup panjang, setidaknya enam bulan pembahasan.
Terkait kebijakan anggaran daerah, Ketua DPRD Sumbar menjelaskan bahwa meskipun otoritas anggaran berada di tangan eksekutif, anggaran tersebut memerlukan persetujuan dari legislatif sebelum dapat dibelanjakan. “Untuk melahirkan APBD ada tahapan panjang. Dimulai dari RPJMD lima tahunan kepala daerah terpilih, kemudian RKPD yang disusun setiap awal tahun melalui musyawarah dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi dan pusat. Inilah awal masuknya proposal APBD,” paparnya.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Sumbar mengumumkan alokasi anggaran sebesar Rp1,5 miliar untuk pelatihan UMKM yang direncanakan pada April atau Mei 2026. “Anggarannya sudah ada. Tinggal jadwal dan data pesertanya. Saat pelatihan nanti, yang dirubah bukan hanya skill, tapi juga mindset agar bisa mendapatkan kemampuan terbaik,” ungkapnya. Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta, termasuk pengemudi ojek online, dengan mengubah cara berpikir mereka agar lebih mandiri.
Dalam sesi dialog, perwakilan komunitas ojol menyampaikan aspirasi terkait aturan teknis yang dinilai merugikan. Salah seorang perwakilan ojol menyampaikan, “Saya minta aturan-aturannya disusun lengkap. Aturan pusat bisa kita follow up di daerah, baik di provinsi melalui gubernur maupun di kota melalui wali kota. Kita ingin aturan yang adil, karena ojol bekerja siang malam, tapi penghasilannya belum sebanding.”
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sumbar menyatakan kesediaannya untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi para pengemudi ojol. “Silakan diskusi, skill apa yang dibutuhkan. Kita akan coba komunikasikan agar bisa ikut pelatihan sesuai kebutuhan. Dengan skill, peluang berkembang akan lebih besar,” katanya.
Menutup pertemuan, Ketua DPRD Sumbar berpesan kepada komunitas ojek online untuk menjaga kekompakan, kesehatan, dan keselamatan dalam bekerja. “Jangan ceroboh di jalan. Layani masyarakat dengan baik, karena dengan kepercayaan, insyaallah rezeki akan dimudahkan,” pungkasnya.
